![]() |
Doc:Aminus morip sumber:pribadi |
Kekerasan di papua sampai detik ini terus
terjadi. Aparat keamanan, menjadi salah satu bagian dari rantai kekerasan
itu. Hingga muncul dengan bahwa kekerasan itu di dasarkan karena ada
kepentingan bisnis keamanan.
Hal
ini tidak berlebihan karena sejarah konflik di Timor Leste dan Aceh
mengungkapkan hal yang sama yakni Projek keamanan di dalam daerah konflik pernah terjadi.
Setelah Timor Leste sudah merdeka dan Aceh sudah didamaikan dengan perjanjian
Helsinki, ‘projek keamanan’ itu berkeser
ke Papua.
Beberapa contoh konflik yang terjadi di daerah
papua, seperti yang terjadi di daerah nduga juga aksi-aksi aparat keamanan telah
menunjukan tindakan kekerasan yang memakan korban di masyarakat sipil.
Kekerasan demi kekerasan di daerah Nduga tidak bisa dipantau karena aparat
keamanan mengisolasi daerah itu dan menutup akses para pekerja kemanusiaan dan
hak asasi manusia. Korban masyarakat semaking banyak dan tidak bisa tertolong.
Hal ini menimbulkan persoalan kemanusiaan yang terjadi.
Desakan penghentian aksi militer dan kepolisian
operasi keamanan di Nduga tak pernah dilakukan. Padahal Presiden RI Jokowi Dodo
pernah memerintahkan untuk menarik pasukan dari Ndaga pada awal tahun 2019.
Kemudian Bupati dan Wakil Bupati Nduga, tokoh masyarakat Nduga dan pemimpin
Gereja dan semua orang yang peduli kemanusiaan dan kedamaiaan pun memintah agar
pasukan TNI-polri dari Nduga. Namun, hal ini tak didengar juga.
Pertanyaannya TNI dan POLRI tidak mau keluar
daerah Nduga? Mengapa TNI -Polri manusia yang tidak punya nurani dan menjadi
orang-orang yang bermoral rendah serta berwatak kriminal? Apakah ada kaitan
dengan kepeintingkan ekonomi di dan bisnis di papua? Berulang kali pemimpin TNI
dan Polri selalu menjaga NKRI sebagai alasan dan mempertahankan operasi militer
dan keamanan di Papua.sebenarnya dibalik alasan itu sebenarnya TNI-POLRI juga
menjaga bisnis dan ekonomi dari para pembisnis dan konglomerat di Papua.
Para elit mengedepankan aparat keamanan untuk
menjaga bisnis usaha mereka di Papua dan para pengusah pun melancarkan dan
mengembangkan usaha mereka dan berlindung dengan jargon NKRI harga mati. Tni-Polri
juga menciptakan stigma OPM, sebagai KKB atau makar dan sebutan terbaru KTSP.
berbagai labelisasi stigma-stigma dan
mitos-mitas yang di ciptakan terhadap orang Papua hanya menambah persoalan yang
baru di Papua kemudian Jakarta menunjukkan wajah di balik topen seolah stigmasisasi itu tidak
ada masalah baru. Pemerintah hanya sengaja mencipatakan konflik baru adalah
benanah busuk bagi Rakyat Indonesia yang tidak tahu masalah contohnya banyak
kasus yag terjadi karena upaya Jakarta yang di labelkan OPM sebagai KKB (
kelompok Kriminal Bersenja ). Hal ini menurujuk pada rakyat Papua yang selalu
beraksi minta keadilan, kedamaian, dan tuntan pertama berikan hak penentuan
nasib sendiri sebagai solusi demokratis. Artinya yang memintah merdeka tidak
hanya OPM -TPNPB dan organ-organ lainnya saja tetapi juga semua rakyat Papua.
Sehigga stigma yang diciptakan itu notabenenya berdampak buruk pada rakyat
Papua semua. Tidak hanya mitos-mitos itu masih bertumbuh subur di kalangan
rakyat indonesia sehingga dipadang Papua dengan berwajah rasis yang tidak
dapat di hindarkan oleh orang Papua baik lembaga Pemerintah, kampus, kantor dan
lain sebagainya .
Keamanan
negara yang bertugas di wilayah konflik
seperti Kab.Nduga, puncak jaya, maybrat,
oksibil pegunungan bintang dll adalah tempat utama akses
potensi kekayaan alam, misalnya jalan trans
papua dari timika
ke-wamena berarti akses utamanya lewat kab. Nduga sepanjang
jalan terdapat gunung emas Cartenz ,tembaga, segala kekayaan ekosistem .
Semua operasi
militer atas negara datang di papua hanya untuk mengamankan
kepentingan kapitalisme hal ini dapat
kita dalam laporan amnesty internasional,kontraS dan dalam wawancara
aktivis Ariz hazhar
bersama kawan fatima mereka mendapatkan kriminalitasai,teror bahkan rencana penangkapan pula karena mereka membongkar
privasi bisnis di papua pace tua oligarki luhut pandjaitan,meldoko,
mahfud Md,tito karnavian yang katanya
mau eksploitasi sumber daya alam 2
juta emas di blok wabu kab.intan
jaya.
Aparat keamanan indonesia yang datang ke papua juga melakukan bisnis
transaksi jual beli senjata antara TNI dan polri
vs tentara pembebasan nasional
papua barat (TPN PB OPM), hal itu di ungkapkan lewat hasil investigasi beberapa
organisasi swadaya masyarakat ,peduli demokrasi di papua, bahwa pelaku jual senjata
negara itu justru dilakukan eleh aparat keamanan indonesia di papua.
#LawanMiliter
#indonesiaPenjajah
#AncurkanKapitalisme
Papua Pasti Merdeka
Luar biasa analisi dari hasil pengamatan ini mengingatkan kita bahwa ada motif yang digunakan oleh negara untuk menguasai emas diwilayah papua.
BalasHapusSedikit rekomendasi kepada penulis Yth, tidak mengurangi ras hormat saya untuk kedepannya sblm post dikoreksi kembali wa. Tetap semangat
Siap kwn terima kasih
Hapus