Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Daerah Otonom baru (DOB) PAPUA

DAMPAK ADANYA OTSUS & DOB PAPUA DAN SOLUSINYA |Oleh Tn.victor F.Yeimo

  Tn.victor  F.Yeimo  Ini adalah  tulisan  yang ditulis  oleh  Tn.victor F.Yeimo  di halaman  facebook resminya  pada 13 november  2020. Tulisan  ini sesuai  relevan  hari  ini rakyat  papua  menolak  adanya ruu DOB PAPUA ,cabut otsus  jilid II  dan berikan HMNS bagi bangsa west papua sebagai solusi demokratis.  Silahkan baca  poin demi poin di  bahwa Ini: West Papua akan menjadi ladang eksploitasi SDA besar-besaran karena Otsus dan Pemekaran akan membuka akses dan memberi jaminan sepenuhnya pada kapitalis asing dan indonesia. Akibatnya, masyarakat adat tergusur, termarjinal, terasing di atas negerinya sendiri.  West Papua akan diduduki dan dikuasai oleh TNI/Polri dari kampung-kampung hingga ke perkotaan (mengikuti wilayah pemekaran) untuk melindungi eksploitasi SDA. TNI/Polri akan menghadapi rakyat Papua yang protes dan melawan atas hak-haknya.  Akan ada Migrasi ...

Siapkan barisan perlawanan dan tolak praktek kolonialisme di Papua"

 " Siapkan barisan perlawanan dan tolak praktek kolonialisme di Papua" Doc:poster tim pemekaran  Isu pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa wilayah provinsi baru sudah berkembang sejak lama. Isu Pemekaran ini tidak muncul begitu saja seperti; "tukang sulap melakukan aksi sulapnya di panggung dan kemudian secara tiba-tiba mengeluarkan kelinci dari dalam topi si pesulap". Tetapi, ada sebab atau faktor-faktor pendorong didalamnya.  Hari ini, pemekaran Provinsi bukan lagi isu namun telah berubah menjadi agenda Penjajah (kolonialisme –Indonesia) di Papua, yang telah siap dimekarkan empat Provinsi baru. Lantas siapa yang berkepentingan dengan atas Pemekaran Provinsi? Apa tujuan Pemekaran Provinsi ini dilakukan? Apa dampak politik pemekaran terhadap masyarakat adat di Papua? Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Bicara soal pemekaran Provinsi Papua tidak terlepas dengan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 2 tahun 2021 perubahan atas UU otsus No. 21 Tahun 2001 yang dipaks...