Doc: famplet arnold b. Sumber:KNPB NEWS Pemekaran di daerah lain di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan alasan, karena masih moratorium. Sementara, pemekaran di Papua jalan terus. Nafsu para elit politik lokal, ditambah dengan nafsu Jakarta untuk menduduki Tanah Papua dilegalkan dengan alasan UU Otsus kasi kewenangan utk pemekaran. Siapa yg buat UU? Pemerintah pusat. Saat revisi UU Otsus, negara abaikan aspirasi orang Papua, orang² yang nasibnya diatur dan dibicarakan dalam UU itu. Kebiasaan ini bukan baru. Saat zaman Belanda - saat ini Indonesia berkuasa, masih gunakan cara² kuno dan bangsat. Tidak libatkan orang² Papua dalam bicara, memutuskan dan menentukan masa depan orang Papua. Ini menunjukkan wajah negara Indonesia di Papua adalah penjajah. Penjajah mengatur, memerintah dan menerapkan kebijakan daerah yang dikoloni hanya menurut kolonial/penjajah tepat. Yang terselubung dari pemekaran provinsi di Papua yang sedang digarapa Jakarta ini adalah untuk perampasan,...