Langsung ke konten utama

Apa Motif Di Balik konflik dan Kekerasan terus berlanjut di Papua?

 

 

Doc:Aminus morip
sumber:pribadi  

 


 Apa Motif Di Balik konflik dan Kekerasan  terus berlanjut di papua  apakah  militer indonesia  punya rencana  bisnis?

Kekerasan di papua sampai detik ini terus terjadi.  Aparat keamanan,  menjadi salah satu bagian dari rantai kekerasan itu. Hingga muncul dengan bahwa kekerasan itu di dasarkan karena ada kepentingan bisnis keamanan.

              Hal ini tidak berlebihan karena sejarah konflik di Timor Leste dan Aceh mengungkapkan hal yang sama yakni Projek keamanan di dalam daerah konflik pernah terjadi. Setelah Timor Leste sudah merdeka dan Aceh sudah didamaikan dengan perjanjian Helsinki,  ‘projek keamanan’ itu berkeser ke Papua.

Beberapa contoh konflik yang terjadi di daerah papua, seperti yang terjadi di daerah nduga juga aksi-aksi aparat keamanan telah menunjukan tindakan kekerasan yang memakan korban di masyarakat sipil. Kekerasan demi kekerasan di daerah Nduga tidak bisa dipantau karena aparat keamanan mengisolasi daerah itu dan menutup akses para pekerja kemanusiaan dan hak asasi manusia. Korban masyarakat semaking banyak dan tidak bisa tertolong. Hal ini menimbulkan persoalan kemanusiaan yang terjadi.

Desakan penghentian aksi militer dan kepolisian operasi keamanan di Nduga tak pernah dilakukan. Padahal Presiden RI Jokowi Dodo pernah memerintahkan untuk menarik pasukan dari Ndaga pada awal tahun 2019. Kemudian Bupati dan Wakil Bupati Nduga, tokoh masyarakat Nduga dan pemimpin Gereja dan semua orang yang peduli kemanusiaan dan kedamaiaan pun memintah agar pasukan TNI-polri dari Nduga. Namun, hal ini tak didengar juga.

Pertanyaannya TNI dan POLRI tidak mau keluar daerah Nduga? Mengapa TNI -Polri manusia yang tidak  punya  nurani dan menjadi orang-orang yang bermoral rendah serta berwatak kriminal? Apakah ada kaitan dengan kepeintingkan ekonomi di dan bisnis di papua? Berulang kali pemimpin TNI dan Polri selalu menjaga NKRI sebagai alasan dan mempertahankan operasi militer dan keamanan di Papua.sebenarnya dibalik alasan itu sebenarnya TNI-POLRI juga menjaga bisnis dan ekonomi dari para pembisnis dan konglomerat di Papua.

Para elit mengedepankan aparat keamanan untuk menjaga bisnis usaha mereka di Papua dan para pengusah pun melancarkan dan mengembangkan usaha mereka dan berlindung dengan jargon NKRI harga mati. Tni-Polri juga menciptakan stigma OPM, sebagai KKB atau makar dan sebutan terbaru KTSP.

berbagai labelisasi stigma-stigma dan mitos-mitas yang di ciptakan terhadap orang Papua hanya menambah persoalan yang baru di Papua kemudian Jakarta menunjukkan wajah  di balik topen seolah stigmasisasi itu tidak ada masalah baru. Pemerintah hanya sengaja mencipatakan konflik baru adalah benanah busuk bagi Rakyat Indonesia yang tidak tahu masalah contohnya banyak kasus yag terjadi karena upaya Jakarta yang di labelkan OPM  sebagai KKB ( kelompok Kriminal Bersenja ). Hal ini menurujuk pada rakyat Papua yang selalu beraksi minta keadilan, kedamaian, dan tuntan pertama berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis. Artinya yang memintah merdeka tidak hanya OPM -TPNPB dan organ-organ lainnya saja tetapi juga semua rakyat Papua. Sehigga stigma yang diciptakan itu notabenenya berdampak buruk pada rakyat Papua semua. Tidak hanya mitos-mitos itu masih bertumbuh subur di kalangan rakyat  indonesia sehingga dipadang Papua dengan berwajah rasis yang tidak dapat di hindarkan oleh orang Papua baik lembaga Pemerintah, kampus, kantor dan lain sebagainya .

Keamanan  negara yang bertugas di wilayah  konflik seperti  Kab.Nduga, puncak jaya, maybrat, oksibil pegunungan bintang dll adalah  tempat  utama  akses potensi kekayaan  alam, misalnya  jalan  trans papua  dari  timika  ke-wamena  berarti  akses  utamanya  lewat kab. Nduga  sepanjang  jalan terdapat  gunung  emas Cartenz ,tembaga, segala kekayaan  ekosistem .

Semua operasi  militer  atas negara datang  di papua hanya untuk  mengamankan  kepentingan  kapitalisme hal ini dapat kita dalam  laporan  amnesty internasional,kontraS dan dalam  wawancara  aktivis  Ariz  hazhar  bersama  kawan fatima   mereka  mendapatkan kriminalitasai,teror  bahkan rencana penangkapan pula karena mereka  membongkar  privasi  bisnis  di papua pace tua oligarki  luhut  pandjaitan,meldoko, mahfud Md,tito  karnavian  yang katanya  mau eksploitasi  sumber daya alam 2 juta emas di blok  wabu  kab.intan  jaya.

Aparat  keamanan indonesia  yang  datang  ke papua juga melakukan  bisnis  transaksi  jual  beli senjata antara  TNI dan polri  vs tentara  pembebasan nasional papua barat (TPN PB OPM), hal itu di ungkapkan lewat hasil investigasi   beberapa  organisasi  swadaya  masyarakat ,peduli demokrasi di papua, bahwa pelaku  jual senjata  negara itu justru  dilakukan  eleh  aparat  keamanan indonesia di papua.

#LawanMiliter 

#indonesiaPenjajah

#AncurkanKapitalisme


Papua Pasti Merdeka 

 

Komentar

  1. Luar biasa analisi dari hasil pengamatan ini mengingatkan kita bahwa ada motif yang digunakan oleh negara untuk menguasai emas diwilayah papua.

    Sedikit rekomendasi kepada penulis Yth, tidak mengurangi ras hormat saya untuk kedepannya sblm post dikoreksi kembali wa. Tetap semangat

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK-Surabaya. Selasa, 25 Mei 2021

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK-Surabaya. Selasa, 25 Mei 2021 Doc Dokumentasi AMP KK Surabaya Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak  Waw.awawawawa...wa...wa...wa...wa! 1. Bebaskan Victor F. Yeimo, Ronald Levi, Kelvin Mondala dan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat. 2. Hentikan Kriminalisasi terhadap seluruh aktivis Papua. 3. Tarik Militer organik dan Non-organik dari seluruh tanah Papua. 4. Buka akses jurnalis di seluruh tanah Papua. 5. Mengutuk keras tindakan ormas reaksioner yang melakukan intimidasi dan teror terhadap mahasiswa Papua di Malang dan seluruh Indonesia 6. Segera cabut pelabelan teroris terhadap TNPB/OPM pada umumnya orang asli Papua (OAP). 7. Tolak Otonomi Khusus jilid 2  8. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri, sebagai solusi demokratis bangsa Papua.

Kaum Buruh dan Muda, Derita Kita Sudah Seleher!

  Kaum Buruh dan Muda, Derita Kita Sudah Seleher ! “ Kerja sebagai pencipta nilai-guna, adalah prasyarat eksistensi manusia … sebuah kebutuhan alami yang abadi yang menjadi prantara metabolisme antara manusia dan alam.” (Karl Marx) Doc: Arah Juang “Kerja adalah aktivitas hidup kita yang utama. Sejak usia masih sangat muda, kita telah bersiap-siap untuk itu. Seluruh kegiatan bersekolah kita . untuk itu. Kita menghabiskan seluruh kehidupan aktif kita di dalamnya. Kerja adalah basis yang melandasi seluruh masyarakat. Tanpanya, tidak akan ada makanan, minuman, pakaian, rumah, sekolah, kebudayaan, maupun ilmu-pengetahuan. Dalam makna yang paling nyata, kerja adalah hidup itu sendiri. Merampas hak bekerja seseorang tidak hanya berarti merampas haknya untuk mendapat standar hidup minimum. Merampas hak bekerja seseorang sama saja dengan melucuti harga dirinya, memisahkannya dari masyarakat beradab, membuat hidupnya sia-sia dan tak bermakna. Ketiadaan lapangan kerja adalah kejahatan terhada...

HUKUM INDONESIA TAK BERLAKU DI PAPUA

Hukum Indonesia Tak Berlaku Di Papua Doc: suara berengga agi               Bangsa adalah penjajah, bangsa tidak berdiri sendiri, bangsa berdiri karena tanah, hutan, dan manusia, namun secara objektif dan realita hari ini tidak ada apa-apanya di mata bangsa, manusia dicap sebagai binatang buas yang berkeliaran di bumi , hingga negara Indonesia dengan kekuatan militer menguasai setiap wilayah di seluruh tanah Papua. Tujuannya adalah untuk membuka diri terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme untuk menguasai sumber daya alam. Akibatnya rakyat bertindak untuk melindungi kekayaan alamnya, namun negara diperintahkan untuk mengintimidasi, mengkriminalisasi, menjajah, memenjarakan dan membunuh pasukan yang menentang sistem kolonial. Hal ini tidak adil karena setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya di depan umum, namun sampai saat ini undang-undang dasar 1945 pasal 28A - 28J Tetang Hak Asasi Manusia ( HAM ), itu sendiri tidak ...

PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) DAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA JEMBER (AMP-KK JEMBER)

Gambar: dengan tuntutan aliansi mahasiswa papua kk jember   PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) DAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA JEMBER (AMP-KK JEMBER) TOLAK OTONOMI KHUSUS JILID II Lawan Rasisme, Bebaskan Viktor Yeimo dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat West Papua Salam pembebasan nasional Papua barat.  Amolongo, nimo, koyaoo, koha, kosa, amakanie, kinaonak, yepmum, Dortmund, tabea mufa, walak, foi moi, wainambei, nayaklak, wa wa wa Penangkapan terhadap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua yang juga Juru Bicara Internasional Komite  Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor F. Yeimo dengan dalil kasus Rasisme 2019 adalah  bukti Negara Indonesia kembali menghidupkan isu rasial di kalangan rakyat Papua dan rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa kasus rasisme tersebut telah dijalani di hadapan hukum, setelah proses hukuman selama belasan bulan penjara. Putusan Majelis Hakim di Pangadilan Negeri Balik Papan, Kalimantan, kepada tujuh tahanan r...