Sejak akhir bulan Februari hingga 3 juni, Ribuan rakyat turun kejalan-jalan hampir diseluruh wilayah Papua menolak kebijakan penjajah tentang; "cabut otsus, tolak pemekaran dan gelar referendum" sebagai solusi demokratis bagi penyelesaian akar persoalan di Papua. Tuntutan rakyat Papua tidak direspon baik oleh jakarta, bahkan elit-elit politik di papua pun tutup telinga, tidak merespon tuntutan rakyat papua. Hal ini dapat kita lihat melalui beberapa sikap yang di tingkat elit di Papua: Pertama, aspirasi rakyat yang diserahkan kepada DPRD, DPRP dan MRP hanya diteruskan kepada jakarta. Di lain sisi, Walaupun terdapat ruang dimana yang kita kenal dengan Rapat Dengar Pendapat Rapat umum (RDPU) antara Fraksi baik yang di DPRP maupun DPRD atau di melalui sidang Paripurna guna membahas aspirasi rakyat yang disampaikan, Namun, hal itu tidak dilakukan sama sekali. Kedua, mobilisasi gerakan perlawanan rakyat yang semakin meningkat dan meluas di seluruh tanah Papua...