Pemekaran itu ambisi Jakarta Doc: Peta Papua Oleh: Yosep Riki Yatipai* Pada 15 Juli 2021, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna di DPR. Pengesahan itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua (Tirto.id, 28/1/2022). Presiden berniat baik terhadap OAP secara retoris. Namun kenyataannya ujaran itu hampir bukan sebuah solusi atas berbagai persoalan di Tanah Papua. Pemerintah justru memberikan konflik baru dengan pemekaran dan pembangunan fisik saja. Dalam hal ini, pemerintah tidak mencintai dan memandang OAP sebagai manusia yang sama derajatnya dengan yang lain. Orang asli Papua (OAP) tidak membutuhkan pemekaran di atas praktik kekerasan, pelanggaran HAM, pembungkaman ruang demokrasi, eksistensi yang terancam punah akibat dominasi (imigran), rasialisme, dan ber...