Kebebasan Pers Masih Tertunda di Periode Kedua Jokowi

Kebebasan pers masih tertunda di periode kedua Jokowi

Doc ilustrasi
Sumber The jurnalis

Setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo gagal menepati janji kampanyenya tentang penghormatan terhadap kebebasan pers selama masa jabatan lima tahun pertamanya, pemilihannya kembali pada Mei 2019 diikuti oleh kerusuhan di mana banyak jurnalis menjadi sasaran. Komentar pro-medianya dibantah oleh pembatasan drastis akses media ke Papua Barat (setengah Indonesia dari pulau New Guinea), di mana kekerasan terhadap jurnalis lokal terus berkembang. Wartawan asing dan pemecah masalah lokal dapat ditangkap dan diadili di sana, baik mereka yang mencoba mendokumentasikan pelanggaran militer Indonesia maupun mereka yang meliput masalah kemanusiaan. Pihak berwenang juga tidak lagi ragu-ragu untuk memutuskan sambungan Internet pada saat terjadi ketegangan. Seperti yang sering dilaporkan oleh Aliansi Jurnalis Independen yang berbasis di Jakarta, militer juga mengintimidasi wartawan dan bahkan menggunakan kekerasan terhadap mereka yang meliput pelanggarannya. Kelompok agama radikal juga mengancam hak media untuk menginformasikan. Banyak wartawan mengatakan mereka menyensor diri karena ancaman dari undang-undang anti-penodaan agama dan Undang-Undang tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” (UU Transaksi Elektronik dan Informasi). Pada tahun 2020, pemerintah memanfaatkan krisis Covid-19 untuk memperkuat persenjataan represifnya terhadap jurnalis, yang sekarang dilarang menerbitkan tidak hanya "informasi palsu" terkait virus corona tetapi juga "informasi yang memusuhi presiden atau pemerintah" bahkan jika tidak terkait dengan pandemi.

Sumber: https://rsf.org/en/indonesia