Langsung ke konten utama

Penyerahan buku kebudayaan suku lani Sepi Wanimbo ke dinas pendidikan kabupaten dan sekolah

 Hari ini, Selasa 20 Januari 2026 , angginak Sepi Wanimbo pegiat literasi, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Papua pegunungan telah serahkan buku tentang kebudayaan suku lani yang ditulis sendiri oleh sepi Wanimbo, sekalian itu ada buku matematika suku lani, kamus bahasa lani yang di tulis oleh Whiten Withen Kolago   . 


Sekertaris pendidikan kabupaten Tolikara Remain Gurik serahkan buku ke kepala sekolah SMP YPPGI KARUBAGa 



penulis buku sepi Wanimbo serahkan kepada dinas pendidikan kabupaten Tolikara 

Saat memberikan edukasi motivasi kepada siswa-siswi SMP YPPGI KARUBAGA

Penyerahan buku tersebut di lakukan sekolah SMP YPPGI KARUBAGA Tolikara Papua pegunungan, selanjutnya Sepi Wanimbo memberikan edukasi terkait literasi, dan motivasi anak-anak siswa SMP YPPGI KARUBAGA Tolikara Papua pegunungan.

Didampingi langsung oleh dinas pendidikan kabupaten Tolikara Papua pegunungan sekertaris pendidikan pak Remain gurik bersama sie. Kurikulum Rudi Hartono,. 

Kepala sekolah SMP YPPGI KARUBAGA Nelli E. tandilembang memberikan apresiasi dan dukungan atas karyannya dari sepi Wanimbo, katanya saat di wawancara di selah penyerahan buku "kami SMP YPPGI KARUBAGA sudah dan sedang berlangsung mengajar bahasa lani wone, dengan bahan materi seadanya, tapi dengan adanya buku ini akan membantu tenaga mengajar sudah terus mendidik siswa/i SMP YPPGI KARUBAGA. 

Sekertaris pendidikan kabupaten Tolikara Remain Gurik juga memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis buku, buku kebudayaan suku lani ini akan menjadikan referensi utama dalam proses pembelajaran bahasa lani di sekolah sekolah yang ada. Pemerintah daerah melalui dinas p dan p mengambil komitmen untuk dorong payung hukum mengatur tentang kebudayaan Suku Lani dan Bahasa Lani mengajar di setiap sekolah di wilayah Tolikara masuk pelajaran muatan lokal (mulok).

Sepi Wanimbo memberikan tujuan menulis buku ini bermaksud supaya kita punya tradisi kebudayaan suku lani, bahasa dan adat jangan sampai hilang dari perkembangan globalisasi saat ini. Kata bahasa ibu di Papua secara keseluruhan ada 7 bahasa yang hilang dan hal itu jangan sampai terjadi orang suku lani Papua pegunungan.  


Sepi Wanimbo memberikan atas sambut baik dari dinas , kepala sekolah dan guru-guru mata pelajaran bahasa lani wone, semoga kedepannya Tolikara menjadi tolak ukur kabupaten tetangga seperti kabupaten Lanny jaya, puncak jaya, Memberamo tengah, puncak ilaga, Jayawijaya.  ..

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hutan Alam Papua seluas 700 hektare Telah Rusak

  Doc: hutan PAPUA Sumber:antar.News.com Dalam sepuluh tahun terakhir, hutan alam Papua seluas 700 ribu hektare telah rusak. Hal itu dinyatakan Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Uli Arta Siagian dalam lokakarya “Dampak Deforestasi dan Perubahan Iklim kepada Komunitas Internasional dan Masyarakat Adat” di Kota Jayapura, pada Sabtu (11/12/2021). Siagian mengatakan dari catatan Global Forest Watch kehancuran hutan terbesar terjadi di Kabupaten Merauke, di mana hutan seluas 112 ribu hektare rusak karena berbagai izin pembukaan lahan sawit, hutan tanam industri (HTI), dan proyek lumbung pangan. Kerusahan hutan di luar Merauke kebanyakan juga disebabkan berbagai izin investasi di Papua. Hutan alam di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu tumpuan harapan dan paru-paru bumi, dengan luas yang 33,7 juta hektare, atau setara 81 persen daratan. Akan tetapi, hutan alam di kedua provinsi itu menjadi sasaran pembukaan hutan untuk kepentingan pe...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) “Cabut Otonomi Khusus Jilid 2, Tolak Pemekaran dan Berikan Hak Menentu Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua

  PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) “Cabut Otonomi Khusus Jilid 2, Tolak Pemekaran dan Berikan Hak Menentu Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua”   Doc:AMP  kk kupang  Sumber:koran kejora  Pada tanggal 4 Maret 2022 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 Bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan tengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022 itu, mengagendakan Persiapan Pemekaran Provinsi di Wilayah Papua Pegunungan Tengah. Pembahasan teresbut didasarkan pasal 76 UU Ayat 3, No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Tuntutan pemekaran Provinsi, sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan: 1). SK Gubernur Papua Barat No. 125/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 2). Deklarasi 4 Bupati (Merauke, Asmat, Mappi dan Bovendigul). 3). Deklarasi di Timika pada tanggal 4 februari 2021 meliputi Kab. Timika, Paniai, Dogiyai, Deyai, Nabire dan Puncak. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kronologis Represifitas Ormas rekaksioner, pernyataan sikap aksi Damai AMP dan FRI-WP di Denpasar Bali

  Gambar: Masa Aksi pada saat antisipasi penyerangan dari ormas. Represifitas Ormas Reaksioner dan Pembiaran Pembubaran Paksa oleh Kepolisian terhadap Aksi Damai AMP dan FRI-WP di Denpasar Tepat 60 Tahun Kemerdekaan west papua, Pada 01 Desember 1961 dan 1 Desember 2021, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Bali dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) sejawa timur, Bali dan Lombok  melaksanakan aksi bersama di Kota Denpasar Bali. Aksi ini juga didedikasikan untuk memperingati 60 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua Dengan tema aksinya adalah: ‘Demiliterisasi, Cabut Perpanjangan Otsus, dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua’. Aksi Tersebut tidak berjalan sampai ke titik aksi, di karenakan pihak ormas yang tergabung dalam Patriot Garuda Nusantara melakukan tindakan anarkis berupa penghadangan, pemukulan dan pelemparan karena menghadapi praktik pembungkaman ruang demokrasi yang begitu rupa: direpresi hingga dipukul mundur oleh...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

55 TAHUN FREEPORT ILEGAL: TUTUP FREEPORT, CABUT OTSUS, TOLAK DOB & BERIKAN HMNS BAGI BANGSA PAPUA

  55 TAHUN FREEPORT ILEGAL: TUTUP FREEPORT, CABUT OTSUS, TOLAK DOB  DAN BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA   Doc: koran kejora  Sumber: @koran_kejora  PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa West Papua. Kehadiran Freeport di tanah West Papua tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kerusakan lingkungan di tanah West Papua. Juga, pemerintah kolonial Indonesia ikut andil dalam malapetaka yang diderita bangsa West Papua. Sejak Freeport Mc Moran beroperasi 1967 hingga 2022 yang ke-55 tahun, hal tersebut menjadi akar masah dan konflik berkepanjangan dan merupakan kemauan modal Imperialis dan keuntungan Kapitalis Internas ional dari perebutan sumber daya alam di West Papua sertakan Pembungkaman Hak Demokratis terus di lakukan, otonomi khusus di paksa untuk harus terima, kolonial; tidak melihat aspirasi rakyat papua yang terus melakukan  protes untuk menolak  perpanjangan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya