Langsung ke konten utama

Keberpihakan Proteksi Ekonomi Terhadap Rakyat Kab. Tolikara

 

Keberpihakan Proteksi  Ekonomi Terhadap Rakyat Kab. Tolikara

Tolikara adalah sebuah Kabupaten yang ada  di provinsi Papua Pegunungan  sejak 2005 sesuai UU otonomi khusus No.2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua, perubahan UU No.21 tahun 2001 .  kehidupan ekonomi masyarakat Tolikara tergolong miskin sesuai dengan data Statistik Nasional. Sumber  pendapatan masyarakat utama  yang di perolah melalui pasar seperti menjual sayur, sayuran, ubi , dan buah - buahan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Ada beberapa metode bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan rakyat, yaitu melalui  tingkat pemerataan  pendidikan, jaminan kesehatan, penyelenggaraan sistem politik, sistem pemerintahan. Metodologi   realitas kehidupan masyarakat  terhadap situasi di lapangan  banyak kritik dan saran  terhadap instansi dan lembaga terkait yang ada di Kab. Tolikara. Namun Kritik aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat tidak tersampaikan atau tidak di akomodir melalui Lembaga legislatif (DPRD) untuk dapat mengatasi segala persoalan yang ada di Tolikara secara sistem. Berdasarkan Undang- Undang Otonomi Khusus No.2  Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua, Pasal mengatur tentang  hak- hak orang Papua, keberpihakan proteksi diri atas sebuah pekerjaan.   Oleh karena itu  situasi mendesak urgensi yang sedang terjadi perlu di perhatikan:

1.      Harga  barang

harga barang dimaksudkan adalah harga barang yang sesuai dengan barang kios dengan harga barang  yang ada di pasar serta sesuaikan dengan permintaan dan penawaran barang masyarakat kab. Tolikara.

2.      Distribusi  barang

Distribusi barang yang dimaksudkan  adalah distribusi barang impor dan ekspor,. perlunya ada pembatasan  jumlah impor sesuaikan dengan barang ada di kab. Tolikara.

Yang dilarang dijual oleh teman- teman pendatang adalah , Bawang Putih, Bawah merah, Rica/ lompok, Tomat, Sayur- sayuran, Ubi-ubian, Buah- buahan, Buah Pinang, Babi.

Selain itu di bagian transportasi seperti tukang ojek, sopir juga perlu diambil alih oleh teman- teman orang asli Tolikara, Bahkan juga di bagian pemerintahan juga perlu di ambil alih oleh orang asli Papua  lebih khususnya orang Tolikara.

Pemerintah  Segara mengeluarkan aturan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten Tolikara,  selain aturan nasional untuk dapat bekerja penuh disiplin  sesuai fungsi tugas masing-masing, serta menetapkan ASN dan penjabat daerah selalu berada wilayah Tolikara, Hal ini dilakukan untuk menyumbang dan menekan pengeluaran belanja di luar wilayah kab. Tolikara.

Pemerintah segara membuka usaha mikro kecil dan menengah  (UMKM) dan usaha Koperasi kepada masyarakat asli Tolikara, Agar semakin banyak memberikan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan serta memberikan peluang  kepada orang asli Tolikara seluas-luas agar hak- hak hidup proteksi sejahtera.

Kebijakan ini juga bukan diskriminasi dan rasial, akan tetapi kebijakan ini adalah agar orang asli Tolikara benar-benar dapat merasakan pembangunan dari pemerintah Indonesia.

 

 

Karubaga, 19 Mei 2023

 

Midiles Kogoya, S.M.

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa bukan Maha-sisa-------Mahasiswa/i dan Pelajar Papua harus bisa mengetahui situasi Papua secara komprehensif

  doc penulis sumber:akun pribadi fb   Mahasiswa bukan Maha-sisa “Pada saat posisi sebagai mahasiswa itulah kesempatan yang baik untuk memahami Papua secara keseluruhan dan menentukan sikap perlawanannya untuk merebut harkat dan martabat bangsa Papua yang sedang diinjak oleh kolonialis dan kapitalis demi kepentingan kekuasaan, ekonomi politik”. Belum adanya pemahaman tentang ke-Papua-an dalam diri mahasiswa Papua di luar dan juga di tanah air (Papua) menjadi persoalan tersendiri bagi generasi muda, terutama mahasiswa Papua. Persoalan yang dimaksud di sini adalah terciptanya peluang untuk masuknya doktrin dari luar demi kepentingan tertentu. Karena sampai saat ini, kita belum sadar kalau tanah Papua ini dirampas dan dijadikan sebagai tempat melampiaskan nafsu para kapitalis. Kita juga belum sadar kalau orang Papua dibunuh, disiksa, diperkosa dan ditindas serta dideskriminasi di semua aspek kehidupan. Karena tidak sadar, kadang kita terbawah arus dengan politik praktis y...

Pemerintah Indonesia Berbicara Myanmar dan Palestina Sambil Mengabaikan genoside di Papua Barat

  Retno Marsudi Kementrian luar negeri Presiden Sementara:  Pemungutan suara PBB di Indonesia mengungkap kemunafikannya di Papua Barat 24 Mei 2021 dalam Pernyataan Pemerintah Indonesia berbicara tentang Myanmar dan Palestina sambil memberikan suara untuk mengabaikan genosida dan pembersihan etnis di PBB. Kami berterima kasih kepada para pemimpin Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan penderitaan rakyat Palestina dan Myanmar, tetapi Indonesia berusaha keras untuk menutupi kejahatannya sendiri terhadap kemanusiaan di Papua Barat. Pada Sidang Umum PBB minggu lalu, Indonesia menentang mayoritas komunitas internasional dan bergabung dengan Korea Utara, Rusia dan China dalam menolak resolusi tentang 'pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan'. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia mengklaim 'memperjuangkan kemanusiaan', kenyataannya sebaliknya: mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan mencoba...

PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA

 Fakta/Realitas PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA  "Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Dua macam  operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Trasmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan menghilangkan ras Melanesia dari Tanah ini." ( Alm. Herman Wayoi, Februari 1999) Oleh Gembala DR. A.G. Socrates Yoman Doc: wamena  Di era berperadaban tinggi bangsa-bangsa modern, penguasa Indonesia tampil sebagai Firaun dan Goliat modern dengan tangan besi yang disemanhati diskriminasi rasial yang menduduki,  menjajah, menindas dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) secara sistematis, terprogram, terstruktur, masif, kolektif dan meluas.  Saya mau sampaikan kepada para pembaca setia tulisan-tulisan saya, bahwa judul artikel ini saya ambil dari judul buku saya yang dilarang Negara 16 ...

Mendukung Program Kerja Nyata Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd

  Mendukung Program Kerja Nyata  Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd.   Oleh: Midiles Kogoya   Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah fondasi awal bagi anak-anak di bawah Usia 5- sampai 7 Tahun untuk memulai pendidikan mereka dengan baik, Mesti anak-anak seluruh planet bumi ini harus mendapatkan kesempatan, fasilitas dari pemerintah yang ada  di seluruh dunia saat ini. Pendidikan di tanah Papua di bagi dua bagian  berdasarkan agama Kristen  oleh misionaris Tahun 1925 Teluk Wondama, Papua Barat, dan 1855 di Manokwari, dan yang kedua melalui Pemerintah Belanda 1942 ada beberapa jenis sekolah, Pendidikan di Tanah Papua dirasakan oleh bagian Papua Pesisir, karena di Papua Gunung ini terisolasi oleh lintas transportasi darat maupun udara jadi kesempatan pendidikan digunung belum terjangkau oleh misionaris dan pemerintah belanda pada masa itu. Akan tetap Usaha Misionaris terus dilakukan melalui jal...