Langsung ke konten utama

George J.A.|》Bagi PAPUA Harus Referendum Ulang

 

Doc: george J.A./penulis pepera PAPUA 
Sumber :KNPB News

Tidak ada dasar kebenaran bagi Indonesia untuk menduduki West Papua. Indonesia tidak bisa tahan Papua berdasarkan legitimasi 0,2% rakyat Papua yang dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia saat manipulasi Pepera 1969. Karena Indonesia tidak memiliki mandat rakyat Papua, maka status Indonesia adalah penjajah di teritori West Papua. 

Mempertahankan wilayah jajahan dengan senjata sambil menguras kekayaannya adalah pola kolonialisme kuno yang harus ditinggalkan. Warisan Politik etis kolonial Belanda jangan lagi diterapkan melalui pemekaran, otsus, operasi teritorial, dsb. Siasat busuk itu sudah diketahui dan ditolak rakyat Papua. Sebab mereka sudah paham sejarah hukum dan politiknya.

Maka sudah semestinya Indonesia menempuh jalur penyelesaian yang damai dan elegan. Yaitu memberi ruang bagi orang Papua untuk memilih masa depannya melalui referendum yang damai. Disanalah ruang demokratis bahi Indonesia untuk membuktikan klaim kedaulatannya atas Papua. Sehingga tidak perlu lagi ada korban kemanusiaan yang merugikan perdamaian diantara sesama manusia.

Pada Jurnal Indonesia tahun 2000, pengamat politik dan sosial terkemuka Indonesia, George Junus Aditjondro pernah mengatakan: " Biarlah para pejuang kemerdekaan Papua Barat dan pemerintah Indonesia, berlomba merebut hati dan jiwa rakyat Papua, dengan cara-cara yang lebih elegan, lewat kotak suara, bukan lewat kotak peluru. 

"Kalau Indonesia yakin bahwa masih cukup banyak rakyat Papua yang masih cinta pada NKRI, tentu Indonesia tidak akan khawatir untuk mengulangi Pepera 1969, tapi kali ini dengan cara-cara yang diterima oleh dunia internasional. Satu orang satu suara, bukan musyawarah maraton dari kota-kota dengan 1.025 orang anggota ‘Dewan Musyawarah Pepera’. Kalaupun perpisahan itu terjadi secara damai dan elegan, Indonesia masih punya kemungkinan menjadi partner dagang dan partner pembangunan bagi Papua Barat"

Setelah 10 tahun berjalan, yakni tahun 2011 George Junus Aditjondro, sosiolog yang kerap mengkritik pemerintah, menilai persoalan di Papua sudah sangat sulit untuk diselesaikan. Karena itu, tidak ada pilihan lain, selain mengikuti gejolak tuntutan masyarakat Papua yang menginginkan referendum. Dan secepatnya pemerintah Indonesia angkat kaki dari Tanah Papua.

 "Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak," ujar George saat peluncuran buku berjudul "West Papua: Persoalan Internasional", di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/2011).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Daftar Judul Buku Yang Harus Baca Oleh Semua Aktivis Mahasiswa Papua

  Doc Pdt.Dr.Benny Giyai Daftar judul buku buku yg wajib baca oleh semua  aktivis yaitu : 1) Aksi massa ; Tan Malaka. 2) Strategi gerilyawan : Che Guevara. 3) Pendidikan kaum tertindas : Paulo Ferreira. 4) Rosa Luxemburg demokrasi dan sosialisme : Dede Mulyanto. 5) Revolusi Catalonia. 6) Gerakan Rakyat Mozambik :  7) Manifesto komunis : Karl Marx. 8) Negara dan bangsa : Lenin. 9) Tesis organisasi : Lenin. 10) apa yg di perjuangkan sosialisme . 11) Ideologi Jerman : Karl Marx. 12)  geneologi kapitalisme : Dede Mulyanto. 13) Dascapital 1,2,3. 14) partai kiri luas atau partai revolusioner. 15) ekonomi revolusi :  Che Guevara 16) Sejarah gerakan mahasiswa Papua : teori dan praktek ,Yason ngelia . 17)  kitorang se ajang setengah binatang : Filep karma. 18) Papua bukan tanah kosong. 19)  manifesto komite nasional Papua . 20)  konsep dasar  kepemimpinan maotzung : Membangun China modern. 21.Buku Socratez Sofyan Yoman cetakan pertama sampai terakhir....

52 Tahun Pepera 1969 Ilegal di Papua Barat dan tolak Otsus jilid II

  Doc; AMP KK Surabaya Sumber; halaman Facebook AMP-KP Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Surabaya Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua! 52 Tahun Pepera 1969 Ilegal di Papua Barat Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat Semenjak 1960-an, kebangsaan bagi Rakyat dan Bangsa Papua Barat telah merebut kemerdekaan pada 01 Desember 1961 secara de jure dan de facto bahwa Bangsa Papua Barat telah Merdeka secara konstitusional dan setara dengan bangsa lainnya.  Dalam era itu, kemerdekaan bangsa Papua Barat terjadi Perebutan antara Belanda dan Indonesia mempersoalkan status bangsa Papua Barat yang ketika itu juga, Presiden Ir. Soekaro Mengkumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) di Alun-Alun Kota Jogjakarta, 19 Desember 1961 untuk mengagalkan Negara Bangsa Papua Barat yang telah di deklarasikan kemerdekaan dan sedangkan Belanda menyiapkan militer untuk melawan Indonesia yang mana Belanda beranggap bahwa bangsa Papua B...

PERNYATAAN SIKAP Aliansi mahasiswa papua (AMP) Komite kota Jember

  PERNYATAAN SIKAP Aliansi mahasiswa papua   (AMP ) Komite kota Jember     “Perjanjian New York, Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia atas Bangsa West Papua”   Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua! Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak. Wa wa wa wa wa wa   Doc koran kejora dan AMP KK JEMBER  Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Indonesia dan Belanda yang melibatkan Amerika Serikat sebagai pihak penengah terkait sengketa wilayah West Papua (West Nieuw-Guinea) telah terjadi pada 58 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 1962. Saat itu, West Nieuw-Guinea dianggap sebagai wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, sehingga penandatanganan Perjanjian New York adalah peristiwa yang sarat kepentingan imperialis dan kolonial (kolonial Belanda maupun Indonesia yang kemudian menjadi kolonial baru). Perjanjian itu bermasalah karena dilakukan tanpa ...