Langsung ke konten utama

USMAN G. WANIMBO POLITISASI ANGGARAN APBD UNTUK MENGHINA RAKYAT TOLIKARA DAN RICKY HAM PAGAWAK, BUPATI MAMBRAMO TENGAH, PAPUA

USMAN G. WANIMBO POLITISASI ANGGARAN APBD UNTUK MENGHINA RAKYAT TOLIKARA DAN RICKY HAM PAGAWAK, BUPATI MAMBRAMO TENGAH, PAPUA

Doc: photo istimewa
Bupati Usman G. Wanimbo
Sumber: google


Oleh:Marinus Mesak Yaung, Dosen dan Pendeta di Papua.

Langka politisasi anggaran daerah oleh Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo ini sudah kelewat batas. Sudah menjurus kepada tindakan menghina dan merendahkan dua pihak.

Pihak pertama, rakyat kabupaten Tolikara sendiri. Rakyat Tolikara masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pelayanan publik di Tolikara belum baik dan maksimal. Banyak program pembangunan yang tidak selesai. Terlalu banyak pemotongan dana proyek dan praktek korupsi yang masif dalam proyek - proyek pembangunan. 

Salah satu pelayanan publik yang buruk di Tolikara adalah pelayanan kesehatan. Program Bupati Wanimbo, Seribuh hari pertama kehidupan ( 1000 HPK ) hanya hebat di konsep, tetapi miskin dan lemah dalam implementasi. Ini contoh program bicara lain, tulis lain, dan kerjakan yang lain dari pejabat daerah di Papua. 

Banyak juga laporan penderita penyakit menular mematikan di Tolikara yang kehabisan stock obat terapinya. Sangat miris ketika dengar laporan kesehatan ini. Disamping itu, banyak juga pelajar dan mahasiswa Tolikara yang terhambat sekolahnya karena tidak ada biaya pendidikan. 

Lalu Bupati Tolikara keluarkan uang 1 milyar rupiah untuk masyarakat Mambramo Tengah yang bukan wilayah yuridiksi pemerintahannya. Bukan ke masyarakat yang negara keluarkan uang, agar Bupati dapat kelola untuk mereka nikmati pembangunan. Perbuatan Bupati Tolikara sudah masuk kategori korupsi. Karena menggunakan uang negara tidak sesuai peruntukannya. Rakyat Tolikara tidak boleh diam. Minta pertanggungjawaban Bupati Usman Wanimbo. Apa tujuan dan motifnya menggunakan uang APBD Tolikara untuk tujuan yang item pos anggaran tidak diatur dalam aturan. Meskipun diberikan atas nama gereja atau umat Tuhan. 

Berikutnya pihak kedua yang dihina dan dipermalukan adalah Ricky Ham Pagawak ( RHP ), Bupati Mambramo Tengah. Usman Wanimbo telah menabuk genderang perang terbuka dengan RHP. Langka Bupati UGW terlalu " lebay " dan ingin merendahkan RHP dihadapan Gubernur Lukas Enembe. Silahkan bermanufer politik, tetapi jangan korban rakyat Tolikara dengan politisasi anggaran APBD mereka. 

Kalau UGW mau rebut simpati Gubernur Enembe agar kursi Demokrat di 2024 menjadi miliknya, lakukan dengan cara elegan, bermartabat dan terhormat. Yaitu dengan mencetak prestasi sukses dan gemilang dalam pembangunan masyarakat Tolikara. Buat terobosan - terobosan pembangunan dalam permberdayaan ekonomi masyarakat Tolikara. Agar terobosan pembangunan tersebut menjadi branding politikmu dan bisa menginspirasi proses pembangunan di pegunungan tengah Papua. Dengan demikian anda punya harga jual dalam kanca politik di tahun 2024. 

Kalau cuma sekedar bagi uang 1 milyar yang bukan dari saku pribadi, tapi dari APBD Tolikara , itu penghinaan dan pelecehan terhadap Bupati RHP yang mempunyai warga. Cara Bupati UGW yang ingin mengoreksi kelemahan kepemimpinan RHP di Mamteng, ini sama dengan kata Tuhan Yesus dalam Bible. 

Bupati UGW, Bible bersabda, sebelum kita keluarkan selumbar di mata orang lain, keluarkan dulu balok besar di mata kita. Ingat Pak Bupati, tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jangan " songong " kata orang betawi. Alias Jangan sombong kata orang Indonesia.

Setiap Bupati di Papua, ada kekurangan dan kelemahanya. Tidak perlu saling menghina dan menjatuhkan di ruang publik dengan mengorbankan uang rakyat. Kita berdoa kepada Tuhan dan kepada rakyat yang memilih kita. Uang yang seharusnya mereka pakai untuk berobat kesehatanya, membiayai pendidikan anak - anaknya, kita rampok dan pakai untuk kepentingan politik kita. Dengar Bupati UGW, itu tindakan Bapak yang keliru dan telah telah berdosa kepada Tuhan dan rakyat Tolikara. 

Segera minta maaf kepada Bupati Mamteng, Ricky Ham Pagawak dan jangan lagi ada kejadian politisasi anggaran APBD kabupaten dan kotamadya untuk kepentingan politik di Papua. Rakyat Tolikara dan Papua terhinakan dengan tindakan ini. Terimakasih. 



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa bukan Maha-sisa-------Mahasiswa/i dan Pelajar Papua harus bisa mengetahui situasi Papua secara komprehensif

  doc penulis sumber:akun pribadi fb   Mahasiswa bukan Maha-sisa “Pada saat posisi sebagai mahasiswa itulah kesempatan yang baik untuk memahami Papua secara keseluruhan dan menentukan sikap perlawanannya untuk merebut harkat dan martabat bangsa Papua yang sedang diinjak oleh kolonialis dan kapitalis demi kepentingan kekuasaan, ekonomi politik”. Belum adanya pemahaman tentang ke-Papua-an dalam diri mahasiswa Papua di luar dan juga di tanah air (Papua) menjadi persoalan tersendiri bagi generasi muda, terutama mahasiswa Papua. Persoalan yang dimaksud di sini adalah terciptanya peluang untuk masuknya doktrin dari luar demi kepentingan tertentu. Karena sampai saat ini, kita belum sadar kalau tanah Papua ini dirampas dan dijadikan sebagai tempat melampiaskan nafsu para kapitalis. Kita juga belum sadar kalau orang Papua dibunuh, disiksa, diperkosa dan ditindas serta dideskriminasi di semua aspek kehidupan. Karena tidak sadar, kadang kita terbawah arus dengan politik praktis y...

Pemerintah Indonesia Berbicara Myanmar dan Palestina Sambil Mengabaikan genoside di Papua Barat

  Retno Marsudi Kementrian luar negeri Presiden Sementara:  Pemungutan suara PBB di Indonesia mengungkap kemunafikannya di Papua Barat 24 Mei 2021 dalam Pernyataan Pemerintah Indonesia berbicara tentang Myanmar dan Palestina sambil memberikan suara untuk mengabaikan genosida dan pembersihan etnis di PBB. Kami berterima kasih kepada para pemimpin Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan penderitaan rakyat Palestina dan Myanmar, tetapi Indonesia berusaha keras untuk menutupi kejahatannya sendiri terhadap kemanusiaan di Papua Barat. Pada Sidang Umum PBB minggu lalu, Indonesia menentang mayoritas komunitas internasional dan bergabung dengan Korea Utara, Rusia dan China dalam menolak resolusi tentang 'pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan'. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia mengklaim 'memperjuangkan kemanusiaan', kenyataannya sebaliknya: mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan mencoba...

PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA

 Fakta/Realitas PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA  "Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Dua macam  operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Trasmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan menghilangkan ras Melanesia dari Tanah ini." ( Alm. Herman Wayoi, Februari 1999) Oleh Gembala DR. A.G. Socrates Yoman Doc: wamena  Di era berperadaban tinggi bangsa-bangsa modern, penguasa Indonesia tampil sebagai Firaun dan Goliat modern dengan tangan besi yang disemanhati diskriminasi rasial yang menduduki,  menjajah, menindas dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) secara sistematis, terprogram, terstruktur, masif, kolektif dan meluas.  Saya mau sampaikan kepada para pembaca setia tulisan-tulisan saya, bahwa judul artikel ini saya ambil dari judul buku saya yang dilarang Negara 16 ...

Mendukung Program Kerja Nyata Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd

  Mendukung Program Kerja Nyata  Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd.   Oleh: Midiles Kogoya   Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah fondasi awal bagi anak-anak di bawah Usia 5- sampai 7 Tahun untuk memulai pendidikan mereka dengan baik, Mesti anak-anak seluruh planet bumi ini harus mendapatkan kesempatan, fasilitas dari pemerintah yang ada  di seluruh dunia saat ini. Pendidikan di tanah Papua di bagi dua bagian  berdasarkan agama Kristen  oleh misionaris Tahun 1925 Teluk Wondama, Papua Barat, dan 1855 di Manokwari, dan yang kedua melalui Pemerintah Belanda 1942 ada beberapa jenis sekolah, Pendidikan di Tanah Papua dirasakan oleh bagian Papua Pesisir, karena di Papua Gunung ini terisolasi oleh lintas transportasi darat maupun udara jadi kesempatan pendidikan digunung belum terjangkau oleh misionaris dan pemerintah belanda pada masa itu. Akan tetap Usaha Misionaris terus dilakukan melalui jal...