Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Bagian Hak Asasi Manusia (HAM) MENDESAK INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN AKSES KESEHATAN DAN BEBASKAN Tn. VICTOR D.YEIMO DI WEST PAPUA
 |
| Doc: SS Sumber: United Human right PBB |
JENEWA (20 September 2020)
Terlepas dari permintaan berulang kali dari pengacaranya untuk penundaan dengan alasan medis, Yeimo diadili di pengadilan Jayapura pada akhir Agustus atas tuduhan pengkhianatan dan hasutan terkait dengan keterlibatannya secara damai dalam protes anti-rasisme dan penentuan nasib sendiri pada tahun 2019 .
“Saya pernah melihatnya sebelumnya: Negara-negara menolak perawatan medis bagi para pembela hak asasi manusia yang sakit dan dipenjara, yang mengakibatkan penyakit serius atau kematian,” kata Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk situasi pembela hak asasi manusia. “Indonesia harus segera mengambil langkah untuk memastikan nasib tidak menunggu Tuan Yeimo.”
Selama berbulan-bulan, pihak berwenang Indonesia telah membatasi aksesnya ke perawatan medis, “dan sekarang kesehatannya kritis dan hidupnya bisa dalam bahaya,” tambahnya.
Sebagai bagian dari pekerjaannya, Tuan Yeimo, 39, telah memberikan informasi kepada media internasional tentang hak asasi manusia di Papua Barat dalam kapasitasnya sebagai juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Permohonan Rakyat Papua (PRP). Dia dipenjara pada Mei 2021.
Pada bulan Juni, Lawlor dan pakar PBB lainnya menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah Indonesia tentang tuduhan terhadap Yeimo dan tingkat perawatan medis yang dia terima.
"Kami menyatakan keprihatinan atas laporan yang kami terima bahwa dia ditahan di sel isolasi, tanpa perawatan medis, di sel yang sempit, berventilasi buruk, dan dengan akses terbatas ke keluarga dan pengacaranya," kata Lawlor. Pemerintah Indonesia membantah tuduhan tersebut.
Lawlor mengatakan kondisi penjaranya “mungkin merupakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” Begitu persidangannya dimulai bulan lalu, "perlu perintah pengadilan untuk akhirnya memberinya perawatan yang sangat dia butuhkan."
Namun, "Saya percaya bahwa sekarang kita melihat konsekuensi dari perlakuannya di penjara," kata Lawlor. “Dia baru-baru ini didiagnosis dengan kondisi yang membutuhkan pengobatan harian, pengawasan dan tempat tinggal yang berventilasi baik, yang jika dia tidak menerimanya, bisa berakibat fatal.”
Lawlor mengatakan perlakuan terhadap Yeimo tampaknya merupakan bagian dari pola pembalasan terhadap para pembela hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat, sebuah isu yang sebelumnya telah diangkat oleh para ahli PBB dengan pemerintah Indonesia. Sejak konflik di kedua provinsi pada Agustus dan September 2019, Lawlor telah menulis surat kepada Pemerintah Indonesia yang menyatakan keprihatinannya bahwa pembela hak asasi manusia diperlakukan seperti penjahat.
“Sekarang saya memohon kepada Indonesia untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan Tuan Yeimo dengan memberikan perawatan dasar yang sangat dia butuhkan.”
Seruan Nona Lawlor didukung oleh Clément Nyaletsossi Voule, Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai; Tlaleng Mofokeng, Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai; dan E. Tendayi Achiume, Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi terkait
SELESAI
Teks aslinya klik disini ⤵️https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27494&LangID=E&fbclid=IwAR32VLuD8Ll9gnkeK7wvDE9eIGIUxLcGYHmue4fO4DhKH3t255mQrAVRZ8k
Komentar
Posting Komentar