Langsung ke konten utama

PBB MENDESAK INDONESIA UNTUK Tn.Victor F Yeimo Di West Papua

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Bagian Hak Asasi Manusia (HAM) MENDESAK INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN AKSES KESEHATAN DAN BEBASKAN Tn. VICTOR D.YEIMO DI WEST PAPUA  

Doc: SS 
Sumber: United Human right PBB

JENEWA (20 September 2020)

Terlepas dari permintaan berulang kali dari pengacaranya untuk penundaan dengan alasan medis, Yeimo diadili di pengadilan Jayapura pada akhir Agustus atas tuduhan pengkhianatan dan hasutan terkait dengan keterlibatannya secara damai dalam protes anti-rasisme dan penentuan nasib sendiri pada tahun 2019 .

“Saya pernah melihatnya sebelumnya: Negara-negara menolak perawatan medis bagi para pembela hak asasi manusia yang sakit dan dipenjara, yang mengakibatkan penyakit serius atau kematian,” kata Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk situasi pembela hak asasi manusia. “Indonesia harus segera mengambil langkah untuk memastikan nasib tidak menunggu Tuan Yeimo.”

Selama berbulan-bulan, pihak berwenang Indonesia telah membatasi aksesnya ke perawatan medis, “dan sekarang kesehatannya kritis dan hidupnya bisa dalam bahaya,” tambahnya.

Sebagai bagian dari pekerjaannya, Tuan Yeimo, 39, telah memberikan informasi kepada media internasional tentang hak asasi manusia di Papua Barat dalam kapasitasnya sebagai juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Permohonan Rakyat Papua (PRP). Dia dipenjara pada Mei 2021.

Pada bulan Juni, Lawlor dan pakar PBB lainnya menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah Indonesia tentang tuduhan terhadap Yeimo dan tingkat perawatan medis yang dia terima.

"Kami menyatakan keprihatinan atas laporan yang kami terima bahwa dia ditahan di sel isolasi, tanpa perawatan medis, di sel yang sempit, berventilasi buruk, dan dengan akses terbatas ke keluarga dan pengacaranya," kata Lawlor. Pemerintah Indonesia membantah tuduhan tersebut.

Lawlor mengatakan kondisi penjaranya “mungkin merupakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” Begitu persidangannya dimulai bulan lalu, "perlu perintah pengadilan untuk akhirnya memberinya perawatan yang sangat dia butuhkan."

Namun, "Saya percaya bahwa sekarang kita melihat konsekuensi dari perlakuannya di penjara," kata Lawlor. “Dia baru-baru ini didiagnosis dengan kondisi yang membutuhkan pengobatan harian, pengawasan dan tempat tinggal yang berventilasi baik, yang jika dia tidak menerimanya, bisa berakibat fatal.”

Lawlor mengatakan perlakuan terhadap Yeimo tampaknya merupakan bagian dari pola pembalasan terhadap para pembela hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat, sebuah isu yang sebelumnya telah diangkat oleh para ahli PBB dengan pemerintah Indonesia. Sejak konflik di kedua provinsi pada Agustus dan September 2019, Lawlor telah menulis surat kepada Pemerintah Indonesia yang menyatakan keprihatinannya bahwa pembela hak asasi manusia diperlakukan seperti penjahat.

“Sekarang saya memohon kepada Indonesia untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan Tuan Yeimo dengan memberikan perawatan dasar yang sangat dia butuhkan.”

Seruan Nona Lawlor didukung oleh Clément Nyaletsossi Voule, Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai; Tlaleng Mofokeng, Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai; dan E. Tendayi Achiume, Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi terkait

SELESAI

Teks aslinya klik disini ⤵️https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27494&LangID=E&fbclid=IwAR32VLuD8Ll9gnkeK7wvDE9eIGIUxLcGYHmue4fO4DhKH3t255mQrAVRZ8k







Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa bukan Maha-sisa-------Mahasiswa/i dan Pelajar Papua harus bisa mengetahui situasi Papua secara komprehensif

  doc penulis sumber:akun pribadi fb   Mahasiswa bukan Maha-sisa “Pada saat posisi sebagai mahasiswa itulah kesempatan yang baik untuk memahami Papua secara keseluruhan dan menentukan sikap perlawanannya untuk merebut harkat dan martabat bangsa Papua yang sedang diinjak oleh kolonialis dan kapitalis demi kepentingan kekuasaan, ekonomi politik”. Belum adanya pemahaman tentang ke-Papua-an dalam diri mahasiswa Papua di luar dan juga di tanah air (Papua) menjadi persoalan tersendiri bagi generasi muda, terutama mahasiswa Papua. Persoalan yang dimaksud di sini adalah terciptanya peluang untuk masuknya doktrin dari luar demi kepentingan tertentu. Karena sampai saat ini, kita belum sadar kalau tanah Papua ini dirampas dan dijadikan sebagai tempat melampiaskan nafsu para kapitalis. Kita juga belum sadar kalau orang Papua dibunuh, disiksa, diperkosa dan ditindas serta dideskriminasi di semua aspek kehidupan. Karena tidak sadar, kadang kita terbawah arus dengan politik praktis y...

Pemerintah Indonesia Berbicara Myanmar dan Palestina Sambil Mengabaikan genoside di Papua Barat

  Retno Marsudi Kementrian luar negeri Presiden Sementara:  Pemungutan suara PBB di Indonesia mengungkap kemunafikannya di Papua Barat 24 Mei 2021 dalam Pernyataan Pemerintah Indonesia berbicara tentang Myanmar dan Palestina sambil memberikan suara untuk mengabaikan genosida dan pembersihan etnis di PBB. Kami berterima kasih kepada para pemimpin Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan penderitaan rakyat Palestina dan Myanmar, tetapi Indonesia berusaha keras untuk menutupi kejahatannya sendiri terhadap kemanusiaan di Papua Barat. Pada Sidang Umum PBB minggu lalu, Indonesia menentang mayoritas komunitas internasional dan bergabung dengan Korea Utara, Rusia dan China dalam menolak resolusi tentang 'pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan'. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia mengklaim 'memperjuangkan kemanusiaan', kenyataannya sebaliknya: mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan mencoba...

PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA

 Fakta/Realitas PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA  "Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Dua macam  operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Trasmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan menghilangkan ras Melanesia dari Tanah ini." ( Alm. Herman Wayoi, Februari 1999) Oleh Gembala DR. A.G. Socrates Yoman Doc: wamena  Di era berperadaban tinggi bangsa-bangsa modern, penguasa Indonesia tampil sebagai Firaun dan Goliat modern dengan tangan besi yang disemanhati diskriminasi rasial yang menduduki,  menjajah, menindas dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) secara sistematis, terprogram, terstruktur, masif, kolektif dan meluas.  Saya mau sampaikan kepada para pembaca setia tulisan-tulisan saya, bahwa judul artikel ini saya ambil dari judul buku saya yang dilarang Negara 16 ...

Mendukung Program Kerja Nyata Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd

  Mendukung Program Kerja Nyata  Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd.   Oleh: Midiles Kogoya   Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah fondasi awal bagi anak-anak di bawah Usia 5- sampai 7 Tahun untuk memulai pendidikan mereka dengan baik, Mesti anak-anak seluruh planet bumi ini harus mendapatkan kesempatan, fasilitas dari pemerintah yang ada  di seluruh dunia saat ini. Pendidikan di tanah Papua di bagi dua bagian  berdasarkan agama Kristen  oleh misionaris Tahun 1925 Teluk Wondama, Papua Barat, dan 1855 di Manokwari, dan yang kedua melalui Pemerintah Belanda 1942 ada beberapa jenis sekolah, Pendidikan di Tanah Papua dirasakan oleh bagian Papua Pesisir, karena di Papua Gunung ini terisolasi oleh lintas transportasi darat maupun udara jadi kesempatan pendidikan digunung belum terjangkau oleh misionaris dan pemerintah belanda pada masa itu. Akan tetap Usaha Misionaris terus dilakukan melalui jal...