Langsung ke konten utama

Mobilisasi Rakyat Papua menuju Deklarasi "PERLAWANAN TANPA HENTI" terhadap Penguasa.

Sejak akhir bulan Februari hingga 3 juni, Ribuan rakyat turun kejalan-jalan hampir diseluruh wilayah Papua menolak kebijakan penjajah tentang; "cabut otsus, tolak pemekaran dan gelar referendum" sebagai solusi demokratis bagi penyelesaian akar persoalan di Papua.

 Tuntutan rakyat Papua tidak direspon baik oleh jakarta, bahkan elit-elit politik di papua pun tutup telinga, tidak merespon tuntutan rakyat papua. Hal ini dapat kita lihat melalui beberapa sikap yang di tingkat elit di Papua: 

 Pertama, aspirasi rakyat yang diserahkan kepada DPRD, DPRP dan MRP hanya diteruskan kepada jakarta. Di lain sisi, Walaupun terdapat ruang dimana yang kita kenal dengan Rapat Dengar Pendapat Rapat umum (RDPU) antara Fraksi baik yang di DPRP maupun DPRD atau di melalui sidang Paripurna guna membahas aspirasi rakyat yang disampaikan, Namun, hal itu tidak dilakukan sama sekali. 

 Kedua, mobilisasi gerakan perlawanan rakyat yang semakin meningkat dan meluas di seluruh tanah Papua masih terus dipandang sebelah mata elit politik di Papua, hal ini ditandai dengan pertemuan 29 bupati pada selasa (9/5/2022) di hotel sentani indah, Jayapura, yang mendukung pemekaran provinsi. Dalam deklarasi ini juga ditandatangani oleh ketua DPR Provinsi papua. Selain itu, deklarasi terbuka yang dilakukan oleh Eltinus Omaleng selaku ketua asosiasi bupati Mee-pago di Timika pada (15/6), dengan sombongnya Eltinus mengklaim bahwa 350 000,00 jiwa yang berada di Timika secara sah mendukung pemekaran Provinsi. Dan yang terbaru melalui rapat kerja pada (15/6), lukas Enembe selaku Gubernur Papua menyatakan mendukung pemekaran apabila, Pemekaran dilakukan sesuai dengan Tujuh wilayah adat. 


 Ketiga, selain elit politik Papua, beberapa ormas reaksioner lainya seperti Lembaga masyarakat Adat (LMA) bentukan negara di bawah kepemimpinan Lenis Kogoya didukung kuat aparat kekerasan bersenjata (militer/TNI-Polri) terus mendorong deklarasi dukungan pemekaran di wamena, 1 juni 2022.

 Keempat, dalam semua rangkaian kegiatan deklarasi dukung pemekaran provinsi di semua tempat Militer/(TNI/Polri) turut Andil dalam mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan dengan mengibarkan benderah Merah Putih. Disisi lain, aksi penolakan rakyat Papua beberapa tempat selalu di hadang dan dibubarkan secara paksa dengan cara KEKERASAN dan penangkapan. 

 Kekerasan terhadap gerakan masih terus dilakukan oleh aparat militer di lapangan pada aksi demonstrasi, seperti yang terjadi pada aksi Nasional Petisi Rakyat Papua (PRP), pada (3/6) di beberapa tempat baik di papua maupun di indonesia, antara lain; Timika, Jayapura, Merauke, Sorong, bahkan di luar papua seperti di bali, aksi mahasiswa di bentur dengan ormas Reaksioner, sama halnya juga di Makassar, terjadi bentrok luar biasa antar ormas reaksioner bentukan negara hingga berujung pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di makassar oleh pihak kepolisian, BRIMOB sejak tanggal 8 hingga 15 Juni, kemarin. Sungguh biadap! elit politik Papua bermental budak, mereka yang penakut dan tidak bernyali ini, masih ingin dikontrol langsung oleh jakarta. 

Apa bedanya mereka dengan 'kerbau' yang yang diikat hidungnya lalu dibawa kesana-kemari? Di tengah perjuangan rakyat Papua yang berdarah-darah dengan sombong alit lokitik bajigan ini masih terus mengabaikan tuntutan rakyat Papua serta menjelaskan kepada rakyat bahwa pemekaran adalah solusi untuk menjawab kesejahteraan, dengan menyembunyikan fakta ancaman yang ada didepan mata. Atas dasar itu Rakyat Papua tidak harus menggantungkan harapan apapun kepada siapapun! Sekalipun elit-elit politik Papua bermental budak itu, termasuk tokoh-tokoh papua (bentukan—penjajah) yang selalu mengatasnamakan adat, agama/gereja, perempuan, pemuda di Papua.
 Mereka layaknya legiun keparat yang terus mempertahankan perampokan penjarahan, di atas negeri tercinta kita, West Papua. Hingga hari ini telah kita saksikan jelas bahwa elit politik Papua telah bersatu bersepakat untuk menindas rakyat Papua, saat ini, mereka berdiri bersama kelas berkuasa kolonialisme jakarta untuk terus memperpanjang penderitaan, melanggengkan perbudakan, pemenjarahan diatas tanah airnya, dan terhadap rakyatnya sendiri. Rakyat Papua, tidak alasan bagi kita untuk diam dan terpecah belah. 

Jika elit telah bersatu bersama jakarta untuk menindas rakyat Papua, maka tidak ada alasan rakyat papua terpecah belah. Rakyat Papua harus bersatu dan mendeklarasikan "PERLAWANAN TANPA HENTI" terhadap kelas penguasa kolonialisme indonesia serta bonekanya Elit politik di Papua. Untuk itu, Seruan perlawanan terhadap kelas penguasa harus dibunyikan di seantero wilayah Papua dari sudut-sudut pelosok perkampungan, desa-desa hingga menembus jantung kota penjajah (Jakarta). Di semua tempat (seluruh tanah papua), rakyat Papua harus bergerak maju, berjuang tanpa henti hingga titik darah penghabisan, demi merebut kembali cita-cita sejati Pembebasan Nasional Papua Barat (PAPUA MERDEKA). 

 Terus Berjuang! Kita pasti Menang! 

 Tanah Air 16 Juni 2022 

 Jefry Wenda

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK-Surabaya. Selasa, 25 Mei 2021

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK-Surabaya. Selasa, 25 Mei 2021 Doc Dokumentasi AMP KK Surabaya Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak  Waw.awawawawa...wa...wa...wa...wa! 1. Bebaskan Victor F. Yeimo, Ronald Levi, Kelvin Mondala dan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat. 2. Hentikan Kriminalisasi terhadap seluruh aktivis Papua. 3. Tarik Militer organik dan Non-organik dari seluruh tanah Papua. 4. Buka akses jurnalis di seluruh tanah Papua. 5. Mengutuk keras tindakan ormas reaksioner yang melakukan intimidasi dan teror terhadap mahasiswa Papua di Malang dan seluruh Indonesia 6. Segera cabut pelabelan teroris terhadap TNPB/OPM pada umumnya orang asli Papua (OAP). 7. Tolak Otonomi Khusus jilid 2  8. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri, sebagai solusi demokratis bangsa Papua.

Kaum Buruh dan Muda, Derita Kita Sudah Seleher!

  Kaum Buruh dan Muda, Derita Kita Sudah Seleher ! “ Kerja sebagai pencipta nilai-guna, adalah prasyarat eksistensi manusia … sebuah kebutuhan alami yang abadi yang menjadi prantara metabolisme antara manusia dan alam.” (Karl Marx) Doc: Arah Juang “Kerja adalah aktivitas hidup kita yang utama. Sejak usia masih sangat muda, kita telah bersiap-siap untuk itu. Seluruh kegiatan bersekolah kita . untuk itu. Kita menghabiskan seluruh kehidupan aktif kita di dalamnya. Kerja adalah basis yang melandasi seluruh masyarakat. Tanpanya, tidak akan ada makanan, minuman, pakaian, rumah, sekolah, kebudayaan, maupun ilmu-pengetahuan. Dalam makna yang paling nyata, kerja adalah hidup itu sendiri. Merampas hak bekerja seseorang tidak hanya berarti merampas haknya untuk mendapat standar hidup minimum. Merampas hak bekerja seseorang sama saja dengan melucuti harga dirinya, memisahkannya dari masyarakat beradab, membuat hidupnya sia-sia dan tak bermakna. Ketiadaan lapangan kerja adalah kejahatan terhada...

HUKUM INDONESIA TAK BERLAKU DI PAPUA

Hukum Indonesia Tak Berlaku Di Papua Doc: suara berengga agi               Bangsa adalah penjajah, bangsa tidak berdiri sendiri, bangsa berdiri karena tanah, hutan, dan manusia, namun secara objektif dan realita hari ini tidak ada apa-apanya di mata bangsa, manusia dicap sebagai binatang buas yang berkeliaran di bumi , hingga negara Indonesia dengan kekuatan militer menguasai setiap wilayah di seluruh tanah Papua. Tujuannya adalah untuk membuka diri terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme untuk menguasai sumber daya alam. Akibatnya rakyat bertindak untuk melindungi kekayaan alamnya, namun negara diperintahkan untuk mengintimidasi, mengkriminalisasi, menjajah, memenjarakan dan membunuh pasukan yang menentang sistem kolonial. Hal ini tidak adil karena setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya di depan umum, namun sampai saat ini undang-undang dasar 1945 pasal 28A - 28J Tetang Hak Asasi Manusia ( HAM ), itu sendiri tidak ...

PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) DAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA JEMBER (AMP-KK JEMBER)

Gambar: dengan tuntutan aliansi mahasiswa papua kk jember   PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) DAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA JEMBER (AMP-KK JEMBER) TOLAK OTONOMI KHUSUS JILID II Lawan Rasisme, Bebaskan Viktor Yeimo dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat West Papua Salam pembebasan nasional Papua barat.  Amolongo, nimo, koyaoo, koha, kosa, amakanie, kinaonak, yepmum, Dortmund, tabea mufa, walak, foi moi, wainambei, nayaklak, wa wa wa Penangkapan terhadap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua yang juga Juru Bicara Internasional Komite  Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor F. Yeimo dengan dalil kasus Rasisme 2019 adalah  bukti Negara Indonesia kembali menghidupkan isu rasial di kalangan rakyat Papua dan rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa kasus rasisme tersebut telah dijalani di hadapan hukum, setelah proses hukuman selama belasan bulan penjara. Putusan Majelis Hakim di Pangadilan Negeri Balik Papan, Kalimantan, kepada tujuh tahanan r...