Langsung ke konten utama

Mobilisasi Rakyat Papua menuju Deklarasi "PERLAWANAN TANPA HENTI" terhadap Penguasa.

Sejak akhir bulan Februari hingga 3 juni, Ribuan rakyat turun kejalan-jalan hampir diseluruh wilayah Papua menolak kebijakan penjajah tentang; "cabut otsus, tolak pemekaran dan gelar referendum" sebagai solusi demokratis bagi penyelesaian akar persoalan di Papua.

 Tuntutan rakyat Papua tidak direspon baik oleh jakarta, bahkan elit-elit politik di papua pun tutup telinga, tidak merespon tuntutan rakyat papua. Hal ini dapat kita lihat melalui beberapa sikap yang di tingkat elit di Papua: 

 Pertama, aspirasi rakyat yang diserahkan kepada DPRD, DPRP dan MRP hanya diteruskan kepada jakarta. Di lain sisi, Walaupun terdapat ruang dimana yang kita kenal dengan Rapat Dengar Pendapat Rapat umum (RDPU) antara Fraksi baik yang di DPRP maupun DPRD atau di melalui sidang Paripurna guna membahas aspirasi rakyat yang disampaikan, Namun, hal itu tidak dilakukan sama sekali. 

 Kedua, mobilisasi gerakan perlawanan rakyat yang semakin meningkat dan meluas di seluruh tanah Papua masih terus dipandang sebelah mata elit politik di Papua, hal ini ditandai dengan pertemuan 29 bupati pada selasa (9/5/2022) di hotel sentani indah, Jayapura, yang mendukung pemekaran provinsi. Dalam deklarasi ini juga ditandatangani oleh ketua DPR Provinsi papua. Selain itu, deklarasi terbuka yang dilakukan oleh Eltinus Omaleng selaku ketua asosiasi bupati Mee-pago di Timika pada (15/6), dengan sombongnya Eltinus mengklaim bahwa 350 000,00 jiwa yang berada di Timika secara sah mendukung pemekaran Provinsi. Dan yang terbaru melalui rapat kerja pada (15/6), lukas Enembe selaku Gubernur Papua menyatakan mendukung pemekaran apabila, Pemekaran dilakukan sesuai dengan Tujuh wilayah adat. 


 Ketiga, selain elit politik Papua, beberapa ormas reaksioner lainya seperti Lembaga masyarakat Adat (LMA) bentukan negara di bawah kepemimpinan Lenis Kogoya didukung kuat aparat kekerasan bersenjata (militer/TNI-Polri) terus mendorong deklarasi dukungan pemekaran di wamena, 1 juni 2022.

 Keempat, dalam semua rangkaian kegiatan deklarasi dukung pemekaran provinsi di semua tempat Militer/(TNI/Polri) turut Andil dalam mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan dengan mengibarkan benderah Merah Putih. Disisi lain, aksi penolakan rakyat Papua beberapa tempat selalu di hadang dan dibubarkan secara paksa dengan cara KEKERASAN dan penangkapan. 

 Kekerasan terhadap gerakan masih terus dilakukan oleh aparat militer di lapangan pada aksi demonstrasi, seperti yang terjadi pada aksi Nasional Petisi Rakyat Papua (PRP), pada (3/6) di beberapa tempat baik di papua maupun di indonesia, antara lain; Timika, Jayapura, Merauke, Sorong, bahkan di luar papua seperti di bali, aksi mahasiswa di bentur dengan ormas Reaksioner, sama halnya juga di Makassar, terjadi bentrok luar biasa antar ormas reaksioner bentukan negara hingga berujung pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di makassar oleh pihak kepolisian, BRIMOB sejak tanggal 8 hingga 15 Juni, kemarin. Sungguh biadap! elit politik Papua bermental budak, mereka yang penakut dan tidak bernyali ini, masih ingin dikontrol langsung oleh jakarta. 

Apa bedanya mereka dengan 'kerbau' yang yang diikat hidungnya lalu dibawa kesana-kemari? Di tengah perjuangan rakyat Papua yang berdarah-darah dengan sombong alit lokitik bajigan ini masih terus mengabaikan tuntutan rakyat Papua serta menjelaskan kepada rakyat bahwa pemekaran adalah solusi untuk menjawab kesejahteraan, dengan menyembunyikan fakta ancaman yang ada didepan mata. Atas dasar itu Rakyat Papua tidak harus menggantungkan harapan apapun kepada siapapun! Sekalipun elit-elit politik Papua bermental budak itu, termasuk tokoh-tokoh papua (bentukan—penjajah) yang selalu mengatasnamakan adat, agama/gereja, perempuan, pemuda di Papua.
 Mereka layaknya legiun keparat yang terus mempertahankan perampokan penjarahan, di atas negeri tercinta kita, West Papua. Hingga hari ini telah kita saksikan jelas bahwa elit politik Papua telah bersatu bersepakat untuk menindas rakyat Papua, saat ini, mereka berdiri bersama kelas berkuasa kolonialisme jakarta untuk terus memperpanjang penderitaan, melanggengkan perbudakan, pemenjarahan diatas tanah airnya, dan terhadap rakyatnya sendiri. Rakyat Papua, tidak alasan bagi kita untuk diam dan terpecah belah. 

Jika elit telah bersatu bersama jakarta untuk menindas rakyat Papua, maka tidak ada alasan rakyat papua terpecah belah. Rakyat Papua harus bersatu dan mendeklarasikan "PERLAWANAN TANPA HENTI" terhadap kelas penguasa kolonialisme indonesia serta bonekanya Elit politik di Papua. Untuk itu, Seruan perlawanan terhadap kelas penguasa harus dibunyikan di seantero wilayah Papua dari sudut-sudut pelosok perkampungan, desa-desa hingga menembus jantung kota penjajah (Jakarta). Di semua tempat (seluruh tanah papua), rakyat Papua harus bergerak maju, berjuang tanpa henti hingga titik darah penghabisan, demi merebut kembali cita-cita sejati Pembebasan Nasional Papua Barat (PAPUA MERDEKA). 

 Terus Berjuang! Kita pasti Menang! 

 Tanah Air 16 Juni 2022 

 Jefry Wenda

Komentar

Postingan populer dari blog ini

OLIGARKI - KAPITALISME & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

OLIGARKI - KAPITALISME & PELANGGARAN HAM DI PAPUA doc:Ilustrasi sumber:pribadi     Penulis Oleh : Maner Kay (Mahasiswa papua kuliah di universitas muhamadiyah Jember jawa Timur) Sejarah kehidupan manusia adalah sejarah perjuangan kelas (Karl Marix- 1818-1883)   Oligarki Selama berabad-abad, Oligarki dianggap diperkuat oleh kekayaan, anggapan ini dikacaukan oleh teori elite pada awal abad-17. Kesamaan berbagai Oligarki sepanjang sejarah adalah bahwa kekayaan mendefnisikan dan memperkuatnya, dan secara inheren membuat roda pemerintahan bejalan tidak efektif. Dalam buku “Oligarki” Jeffrey A. Winters menjelaskan bahwa Motif dan keberadaan Oligarki di semua negara-negara adalah mempertahankan kekayaan. Upaya mempertahankan kekayaan dengan bemacam-macam pola, tergantung pada kepentinganya. hal ini termasuk seberapa jauh Oligarki itu terlibat dalam menghadirkan koersi/ pemaksaan yang mendasari dalam segala klaim hak milik, dan juga apakah upaya itu dilakukan...

Hutan Alam Papua seluas 700 hektare Telah Rusak

  Doc: hutan PAPUA Sumber:antar.News.com Dalam sepuluh tahun terakhir, hutan alam Papua seluas 700 ribu hektare telah rusak. Hal itu dinyatakan Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Uli Arta Siagian dalam lokakarya “Dampak Deforestasi dan Perubahan Iklim kepada Komunitas Internasional dan Masyarakat Adat” di Kota Jayapura, pada Sabtu (11/12/2021). Siagian mengatakan dari catatan Global Forest Watch kehancuran hutan terbesar terjadi di Kabupaten Merauke, di mana hutan seluas 112 ribu hektare rusak karena berbagai izin pembukaan lahan sawit, hutan tanam industri (HTI), dan proyek lumbung pangan. Kerusahan hutan di luar Merauke kebanyakan juga disebabkan berbagai izin investasi di Papua. Hutan alam di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu tumpuan harapan dan paru-paru bumi, dengan luas yang 33,7 juta hektare, atau setara 81 persen daratan. Akan tetapi, hutan alam di kedua provinsi itu menjadi sasaran pembukaan hutan untuk kepentingan pe...

Kronologis Represifitas Ormas rekaksioner, pernyataan sikap aksi Damai AMP dan FRI-WP di Denpasar Bali

  Gambar: Masa Aksi pada saat antisipasi penyerangan dari ormas. Represifitas Ormas Reaksioner dan Pembiaran Pembubaran Paksa oleh Kepolisian terhadap Aksi Damai AMP dan FRI-WP di Denpasar Tepat 60 Tahun Kemerdekaan west papua, Pada 01 Desember 1961 dan 1 Desember 2021, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Bali dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) sejawa timur, Bali dan Lombok  melaksanakan aksi bersama di Kota Denpasar Bali. Aksi ini juga didedikasikan untuk memperingati 60 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua Dengan tema aksinya adalah: ‘Demiliterisasi, Cabut Perpanjangan Otsus, dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua’. Aksi Tersebut tidak berjalan sampai ke titik aksi, di karenakan pihak ormas yang tergabung dalam Patriot Garuda Nusantara melakukan tindakan anarkis berupa penghadangan, pemukulan dan pelemparan karena menghadapi praktik pembungkaman ruang demokrasi yang begitu rupa: direpresi hingga dipukul mundur oleh...

KRONOLOGIS DAN PERNYATAAN SIKAP AMP KK JEMBER DAN SOLIDARITAS UNTUK WEST PAPUA

  Doc: AMP KK Jember Sumber: dokumentasi Kronologis Aksi  Aliansi Mahasiswa  Papua  (AMP) di Jember  -20-12-2021* Jam 8 : 25 keluar 2 anggota satpam unej Jam 8 : 30 seorang polisi mengampiri kita dan suruj masukan motor ke daerah kampus..  Jam 8 : 33 lewat satu mobil patroli  Jam 8 : 34  datang satu orang inteljen   jam 8 : 6 keluar satu polisi dari mobil patroli/lantas.  Jam 8 : 46 datang satu polisi lantas.  Jam 8 : 51 satu orang polisi pantas mendekati masa aksi, pada saat persiapan keluar...  Jam 8 : 54  berdiri 2 orang satpam 1 satu inteljen & satu orang polantas di depan jalan  keluar masuk kampua unej.  Jam 8 : 57 persiapan barisan di mulai..di pimpin oleh Korlap, disaksikan  oleh 3 orang Polisi lantas, 2 orang satpam Unej dan satu orang tdk dikenal . Jam 8 : 59 masa aksi bertolak...  Jam 9 : 02 polisi lantas mendekati masa aksi...  Jam 9 : 03 samping warung ada satu orang intel . J...