Langsung ke konten utama

Siapkan barisan perlawanan dan tolak praktek kolonialisme di Papua"

 "Siapkan barisan perlawanan dan tolak praktek kolonialisme di Papua"

Doc:poster tim pemekaran 


Isu pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa wilayah provinsi baru sudah berkembang sejak lama. Isu Pemekaran ini tidak muncul begitu saja seperti; "tukang sulap melakukan aksi sulapnya di panggung dan kemudian secara tiba-tiba mengeluarkan kelinci dari dalam topi si pesulap". Tetapi, ada sebab atau faktor-faktor pendorong didalamnya. 

Hari ini, pemekaran Provinsi bukan lagi isu namun telah berubah menjadi agenda Penjajah (kolonialisme –Indonesia) di Papua, yang telah siap dimekarkan empat Provinsi baru.

Lantas siapa yang berkepentingan dengan atas Pemekaran Provinsi? Apa tujuan Pemekaran Provinsi ini dilakukan? Apa dampak politik pemekaran terhadap masyarakat adat di Papua? Dan bagaimana kita harus menghadapinya?

Bicara soal pemekaran Provinsi Papua tidak terlepas dengan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 2 tahun 2021 perubahan atas UU otsus No. 21 Tahun 2001 yang dipaksakan oleh jakarta untuk diterapkan di Papua.

Jika diamati, ada dua aktor yang bermain dalam rencana pemekaran Provinsi di Papua, yang tentunya masing-masing memiliki kepentingan berbeda-bedah. 

Pertama, elit-elit politik di Papua yang ingin menjadi kelas penguasa baru di Papua. kedua, kolonialisme Indonesia (penjajah) yang ingin memperluas wilayah kontrol di seluruh wilayah Papua dengan kekuatan Militer. 

Hal ini dibuktikan dengan tuntutan elit Papua melalui Surat Keputusan (SK) maupun deklarasi yang dilakukan oleh elit birokrat Papua yang kemudian menjadi landasan pemekaran, antara lain: 

1). SK Gubernur Papua Barat No. 125/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat daya. 

2). Deklarasi 4 bupati (Merauke, Asmat, Mapi dan Boven Digul).

3). Deklarasi di Timika pada tanggal 4 februari 2021 meliputi Kab. Timika, Pantai, Dogiyai, Deyai, Nabire dan Puncak. 

4). Permintaan ketua Asosiasi Pegunungan tengah Papua, Befa Jigibalom kepada jokowi di Jakarta.

Doc: RUU #papua 


Kedua, Kolonial Indonedia yang tidak ingin melepaskan Papua begitu saja tentu memiliki strategi untuk menguasai Papua dengan mudah melalui pemekaran wilayah, Pengiriman militer (TNI.Polri), pembangunan koramil, Korem,Kodim dan lain sebagainya yang di ikuti dengan transmigrasi besar-besaran ke Papua dsb,dsb, demi memperkuat kekuasannya atas Papua.

Tentu kebijakan jakarta terhadap Papua tidak berdasarkan pada kebutuhan rakyat Papua. Apa yang di programkan atas Papua tidak terlepas dengan kepentingan klas penguasa atau negara-negara kapitalis yang inginkan mengeksploitasi sumber daya alam di Papua.

Sudah jelas Rakyat Papua tidak punya kepentingan atas Pemekaran yang di rencanakan penjajah dan elit Politik di Papua. Situasi ini harus di hadapi dengan perlawanan bahkan pemberontakan di seluruh wilayah dan harus dilakukan oleh kekutan rakyat Papua di seluruh pelosok negri.

Kita tidak bisa mengatungkan harapan kepada siapapun bahkan berharap kepada elit politik ULMWP yang bertarung tanpa melihat basis penindasan di Papua. 

Kita harus keluar dari berbagai janji-janji kosong tentang datangnya penyelamat dari PBB atau dari surga yang akan menyelamatkan kita dari bahaya ancaman genosida, eksodisa. 

Rakyat Papua harus berdiri bangkit dari situasi keterpurukan ini. Kita harus berani 'berimajinasi' tentang Papua Merdeka atau Papua tanpa ada kapitalisme, kolonialisme dan tanpa ada militerisme di Papua.. 

Surga itu harus di bagun diatas bumi ini. Dan di alam Papua Merdeka kita dapat menata masa depan yang lebih baik, lebih adil, sejahtra tanpa penindasan manusia terhadap manusia lain diatas bumi tercinta kita Wes Papua.

Holandia 31 Januari 2022

Jubir Nasional PRP

Jefry Wenda

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa bukan Maha-sisa-------Mahasiswa/i dan Pelajar Papua harus bisa mengetahui situasi Papua secara komprehensif

  doc penulis sumber:akun pribadi fb   Mahasiswa bukan Maha-sisa “Pada saat posisi sebagai mahasiswa itulah kesempatan yang baik untuk memahami Papua secara keseluruhan dan menentukan sikap perlawanannya untuk merebut harkat dan martabat bangsa Papua yang sedang diinjak oleh kolonialis dan kapitalis demi kepentingan kekuasaan, ekonomi politik”. Belum adanya pemahaman tentang ke-Papua-an dalam diri mahasiswa Papua di luar dan juga di tanah air (Papua) menjadi persoalan tersendiri bagi generasi muda, terutama mahasiswa Papua. Persoalan yang dimaksud di sini adalah terciptanya peluang untuk masuknya doktrin dari luar demi kepentingan tertentu. Karena sampai saat ini, kita belum sadar kalau tanah Papua ini dirampas dan dijadikan sebagai tempat melampiaskan nafsu para kapitalis. Kita juga belum sadar kalau orang Papua dibunuh, disiksa, diperkosa dan ditindas serta dideskriminasi di semua aspek kehidupan. Karena tidak sadar, kadang kita terbawah arus dengan politik praktis y...

Pemerintah Indonesia Berbicara Myanmar dan Palestina Sambil Mengabaikan genoside di Papua Barat

  Retno Marsudi Kementrian luar negeri Presiden Sementara:  Pemungutan suara PBB di Indonesia mengungkap kemunafikannya di Papua Barat 24 Mei 2021 dalam Pernyataan Pemerintah Indonesia berbicara tentang Myanmar dan Palestina sambil memberikan suara untuk mengabaikan genosida dan pembersihan etnis di PBB. Kami berterima kasih kepada para pemimpin Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan penderitaan rakyat Palestina dan Myanmar, tetapi Indonesia berusaha keras untuk menutupi kejahatannya sendiri terhadap kemanusiaan di Papua Barat. Pada Sidang Umum PBB minggu lalu, Indonesia menentang mayoritas komunitas internasional dan bergabung dengan Korea Utara, Rusia dan China dalam menolak resolusi tentang 'pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan'. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia mengklaim 'memperjuangkan kemanusiaan', kenyataannya sebaliknya: mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan mencoba...

PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA

 Fakta/Realitas PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA  "Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Dua macam  operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Trasmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan menghilangkan ras Melanesia dari Tanah ini." ( Alm. Herman Wayoi, Februari 1999) Oleh Gembala DR. A.G. Socrates Yoman Doc: wamena  Di era berperadaban tinggi bangsa-bangsa modern, penguasa Indonesia tampil sebagai Firaun dan Goliat modern dengan tangan besi yang disemanhati diskriminasi rasial yang menduduki,  menjajah, menindas dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) secara sistematis, terprogram, terstruktur, masif, kolektif dan meluas.  Saya mau sampaikan kepada para pembaca setia tulisan-tulisan saya, bahwa judul artikel ini saya ambil dari judul buku saya yang dilarang Negara 16 ...

Mendukung Program Kerja Nyata Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd

  Mendukung Program Kerja Nyata  Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd.   Oleh: Midiles Kogoya   Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah fondasi awal bagi anak-anak di bawah Usia 5- sampai 7 Tahun untuk memulai pendidikan mereka dengan baik, Mesti anak-anak seluruh planet bumi ini harus mendapatkan kesempatan, fasilitas dari pemerintah yang ada  di seluruh dunia saat ini. Pendidikan di tanah Papua di bagi dua bagian  berdasarkan agama Kristen  oleh misionaris Tahun 1925 Teluk Wondama, Papua Barat, dan 1855 di Manokwari, dan yang kedua melalui Pemerintah Belanda 1942 ada beberapa jenis sekolah, Pendidikan di Tanah Papua dirasakan oleh bagian Papua Pesisir, karena di Papua Gunung ini terisolasi oleh lintas transportasi darat maupun udara jadi kesempatan pendidikan digunung belum terjangkau oleh misionaris dan pemerintah belanda pada masa itu. Akan tetap Usaha Misionaris terus dilakukan melalui jal...