Siapkan barisan perlawanan dan tolak praktek kolonialisme di Papua"

 "Siapkan barisan perlawanan dan tolak praktek kolonialisme di Papua"

Doc:poster tim pemekaran 

Isu pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa wilayah provinsi baru sudah berkembang sejak lama. Isu Pemekaran ini tidak muncul begitu saja seperti; "tukang sulap melakukan aksi sulapnya di panggung dan kemudian secara tiba-tiba mengeluarkan kelinci dari dalam topi si pesulap". Tetapi, ada sebab atau faktor-faktor pendorong didalamnya. 

Hari ini, pemekaran Provinsi bukan lagi isu namun telah berubah menjadi agenda Penjajah (kolonialisme –Indonesia) di Papua, yang telah siap dimekarkan empat Provinsi baru.

Lantas siapa yang berkepentingan dengan atas Pemekaran Provinsi? Apa tujuan Pemekaran Provinsi ini dilakukan? Apa dampak politik pemekaran terhadap masyarakat adat di Papua? Dan bagaimana kita harus menghadapinya?

Bicara soal pemekaran Provinsi Papua tidak terlepas dengan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 2 tahun 2021 perubahan atas UU otsus No. 21 Tahun 2001 yang dipaksakan oleh jakarta untuk diterapkan di Papua.

Jika diamati, ada dua aktor yang bermain dalam rencana pemekaran Provinsi di Papua, yang tentunya masing-masing memiliki kepentingan berbeda-bedah. 

Pertama, elit-elit politik di Papua yang ingin menjadi kelas penguasa baru di Papua. kedua, kolonialisme Indonesia (penjajah) yang ingin memperluas wilayah kontrol di seluruh wilayah Papua dengan kekuatan Militer. 

Hal ini dibuktikan dengan tuntutan elit Papua melalui Surat Keputusan (SK) maupun deklarasi yang dilakukan oleh elit birokrat Papua yang kemudian menjadi landasan pemekaran, antara lain: 

1). SK Gubernur Papua Barat No. 125/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat daya. 

2). Deklarasi 4 bupati (Merauke, Asmat, Mapi dan Boven Digul).

3). Deklarasi di Timika pada tanggal 4 februari 2021 meliputi Kab. Timika, Pantai, Dogiyai, Deyai, Nabire dan Puncak. 

4). Permintaan ketua Asosiasi Pegunungan tengah Papua, Befa Jigibalom kepada jokowi di Jakarta.

Doc: RUU #papua 

Kedua, Kolonial Indonedia yang tidak ingin melepaskan Papua begitu saja tentu memiliki strategi untuk menguasai Papua dengan mudah melalui pemekaran wilayah, Pengiriman militer (TNI.Polri), pembangunan koramil, Korem,Kodim dan lain sebagainya yang di ikuti dengan transmigrasi besar-besaran ke Papua dsb,dsb, demi memperkuat kekuasannya atas Papua.

Tentu kebijakan jakarta terhadap Papua tidak berdasarkan pada kebutuhan rakyat Papua. Apa yang di programkan atas Papua tidak terlepas dengan kepentingan klas penguasa atau negara-negara kapitalis yang inginkan mengeksploitasi sumber daya alam di Papua.

Sudah jelas Rakyat Papua tidak punya kepentingan atas Pemekaran yang di rencanakan penjajah dan elit Politik di Papua. Situasi ini harus di hadapi dengan perlawanan bahkan pemberontakan di seluruh wilayah dan harus dilakukan oleh kekutan rakyat Papua di seluruh pelosok negri.

Kita tidak bisa mengatungkan harapan kepada siapapun bahkan berharap kepada elit politik ULMWP yang bertarung tanpa melihat basis penindasan di Papua. 

Kita harus keluar dari berbagai janji-janji kosong tentang datangnya penyelamat dari PBB atau dari surga yang akan menyelamatkan kita dari bahaya ancaman genosida, eksodisa. 

Rakyat Papua harus berdiri bangkit dari situasi keterpurukan ini. Kita harus berani 'berimajinasi' tentang Papua Merdeka atau Papua tanpa ada kapitalisme, kolonialisme dan tanpa ada militerisme di Papua.. 

Surga itu harus di bagun diatas bumi ini. Dan di alam Papua Merdeka kita dapat menata masa depan yang lebih baik, lebih adil, sejahtra tanpa penindasan manusia terhadap manusia lain diatas bumi tercinta kita Wes Papua.

Holandia 31 Januari 2022

Jubir Nasional PRP

Jefry Wenda