Langsung ke konten utama

Ulasan Buku; Jatuh Bangun Lukas Enembe Merakit Kisah Ancaman Kriminalisasi dan Membongkar Fakta Gubernur Papua Di Tulis Oleh Elpius Hugi Sekretaris Pribadi

 

Ulasan Buku; Jatuh Bangun Lukas Enembe Merakit Kisah Ancaman Kriminalisasi dan Membongkar Fakta Gubernur Papua Di Tulis Oleh Elpius Hugi Sekretaris Pribadi

Oleh. Midiles Kogoya

Mengubah Papua tidak bisa dengan berpikir, bekerja dan bertindak biasa-biasa saja, Perubahan Papua dibutuhkan Orang-orang yang berpikir visioner, bekerja dengan hati dan bertindak strategis yang dilandasi keikhlasan dan pengabdian yang tulus untuk mengentaskan masyarakat dari belengku ketidakmampuan. Lukas Enembe, S.IP., M.H.

Buku yang ditulis Elpius Hugi tentang Lukas Enembe ini berdasarkan  Data fakta dan saksi mata, bukan lukas Enembe saja dalam penulisan ini penulis juga menguraikan perjalanan Kepemimpinan nama-nama Gubernur Provinsi Papua sejak 1963 atau sejak Proses aneksasi Papua ke dalam Bingkai NKRI, Sejak saat itu jejak kolonial Belanda masih rasa di Bumi cenderawasih, hingga penulis menemukan bagaimana upaya pemerintah Indonesia sengaja mengada- adakan alasan korupsi.

Lukas Enembe Lahir di Mamit Kembu Kab. Tolikara, Lulus SD YPPGI Mamit melanjutkan SMP Negeri 1 sentani Jayapura, selanjut SMA Negeri 3 Sentani di Jayapura pada tahun 1983,  pada tahun 1995 Lukas menyelesaikan Sarjana di Universitas Sam Ratulangi.

Melatarbelakangi Pendidikan Lukas Enembe Dari Pedalaman tidak Membuatnya mengalah pada adaptasi Lingkungan Saat itu, Beliau Justru menjadi anak yang berprestasi di pendidikan akademik maupun non akademik organisasi luar, Saat di bangku Kuliah Lukas mendapatkan banyak tawaran Beasiswa Dari Pemerintah.

Jiwa kepimpinan Lukas Enembe di bentuk Sejak Mahasiswa di Manado, dari sana beliau selesai kuliah, Lukas ingin jadi dosen di universitas Cenderawasih, akan tetapi Tuhan punya kehendak beliau jadi ASN di kab. Merauke, selanjut Ia mendapatkan tugas belajar di Australia.

Pada Tahun 2007 Lukas jadi wakil Bupati di kab. Puncak Jaya, Tahun 2007-2013 Lukas jadi Bupati puncak Jaya, selanjutnya mencalonkan diri jadi Gubernur Provinsi Papua  2013-2018 dan 2018-2023. Selama kepemimpinan Lukas Enembe telah buat sejumlah pembangunan fisik dan non fisik di puncak Jaya dan Provinsi Papua Saat ini.

Sejak Tahun 2019 Lukas Enembe Mulai berani dan tampil di publik terkait situasi keamanan di tanah Papua seperti operasi militer Nduga, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang, seperti Lukas Menolak Transmigrasi, menolak Wacana  Eksploitasi  Sumber daya Dalam, Menolak UU Otonomi Khusus, apa yang dilakukan Lukas enembe adalah sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua,.

Humas keamanan, KPK mengeluarkan informasi dugaan korupsi senilai 45 Miliar yang di lakukan oleh Lukas enembe, Data fiktif itu kemudian bagaimana Penulis menemukan bahwa sejumlah proyek infrastruktur seperti Pelaksanaan PON 2020, tidak ada indikasi korupsi.

 

 

 

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM INDONESIA TAK BERLAKU DI PAPUA

Hukum Indonesia Tak Berlaku Di Papua Doc: suara berengga agi               Bangsa adalah penjajah, bangsa tidak berdiri sendiri, bangsa berdiri karena tanah, hutan, dan manusia, namun secara objektif dan realita hari ini tidak ada apa-apanya di mata bangsa, manusia dicap sebagai binatang buas yang berkeliaran di bumi , hingga negara Indonesia dengan kekuatan militer menguasai setiap wilayah di seluruh tanah Papua. Tujuannya adalah untuk membuka diri terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme untuk menguasai sumber daya alam. Akibatnya rakyat bertindak untuk melindungi kekayaan alamnya, namun negara diperintahkan untuk mengintimidasi, mengkriminalisasi, menjajah, memenjarakan dan membunuh pasukan yang menentang sistem kolonial. Hal ini tidak adil karena setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya di depan umum, namun sampai saat ini undang-undang dasar 1945 pasal 28A - 28J Tetang Hak Asasi Manusia ( HAM ), itu sendiri tidak ...

Usai Dibebaskan Jefri Wenda mengatakan "Kita akan terus berjuang hingga Titik Darah Penghabisan"

Doc: Jefri Wenda Dkk Sumber: Pribadi  Setelah  dibebaskan  7 Tahanan  jefri Wenda  dengan kawan-kawannya pada 12 mei 2022 waktu west papua . juru bicara petisi rakyat papua (PRP) Jefri Wenda  dalam akun halaman  facebook  mengucapkan  terima kasih kepada  semua rakyat papua dan organisasi  perjuangan  yang  turut  mendukung  aksi 10 mei 2022 yang lalu. berikut  penyampaian  ucapkan  terima kasih  oleh jefri wenda "Secara pribadi saya ucapkan banyak trimakasih kepada seluruh kawan-kawan pelopor, pimpinan organisasi serta individu lainya yang terlibat aktif dalam mobilisasi aksi Nasional pada 10 Mei 2022 diseluruh Papua maupun luar Papua". Ia juga  [JW] ucapkan banyak terimakasih saya kepada pihak Pendamping Hukum (Koalisi penegakan hukum dan HAM di Papua) yang telah aktif dalam kegagalan jalanya aksi 10 Mei 2022. Ucapkan banyak terimakasih juga kepada seluruh rakyat Papua yang sadar akan p...

KNPB TOLAK AKSI MENDUKUNG LUKAS ENEMBE 20 SEPTEMBER 2022

Famplet  Sumber :KNPB  Himbauan Umum KNPB  Komite Nasional  Papua Barat (KNPB) mengeluarkan  himbauan Terkait rencana aksi demo Damai yang akan dilakukan pada tanggal 20 September 2022 oleh kelompok pendukung Lukas Enembe di Jayapura. Untuk itu kami Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat BPP-KNPB Himbauan Umum  Pengurus KNPB Pusat, Pengurus KNPB wilayah sorong sampai, penggurus KNPB Konsulat serta seluruh anggota KNPB sorong sampai merauke.( Ujar Ones  Suhuniap). Pihaknya "KNPB secara Organisasi menghimau kepada pengurus KNPB wilayah pengurus KNPB Pusat dan seluruh anggota KNPB  tidak ikut terlibat dalam aksi demo Damai dilakukan oleh kelopok ooportunis mendukung Lukas Enembe". Sambungnya "Kepada pengurus KNPB dan anggota memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penyadaran kepada rakyat Papua agar  rakyat tidak boleh menjadi  korban kepentingan kaum borjuis" Hal ini di sampaikan lewat facebook  pada 18 september...

Pemerintah Indonesia Berbicara Myanmar dan Palestina Sambil Mengabaikan genoside di Papua Barat

  Retno Marsudi Kementrian luar negeri Presiden Sementara:  Pemungutan suara PBB di Indonesia mengungkap kemunafikannya di Papua Barat 24 Mei 2021 dalam Pernyataan Pemerintah Indonesia berbicara tentang Myanmar dan Palestina sambil memberikan suara untuk mengabaikan genosida dan pembersihan etnis di PBB. Kami berterima kasih kepada para pemimpin Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan penderitaan rakyat Palestina dan Myanmar, tetapi Indonesia berusaha keras untuk menutupi kejahatannya sendiri terhadap kemanusiaan di Papua Barat. Pada Sidang Umum PBB minggu lalu, Indonesia menentang mayoritas komunitas internasional dan bergabung dengan Korea Utara, Rusia dan China dalam menolak resolusi tentang 'pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan'. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia mengklaim 'memperjuangkan kemanusiaan', kenyataannya sebaliknya: mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan mencoba...