Langsung ke konten utama

HEGEMONI PARTAI POLITIK DAN CALON DPRD, DPRP, DPR-RI TERHADAP RAKYAT TOLIKARA

 

HEGEMONI PARTAI POLITIK DAN CALON DPRD, DPRP, DPR-RI TERHADAP RAKYAT TOLIKARA

Oleh: Midiles Kogoya

 “Peraturan UU Tentang pemilu sebagai sampul ilusi dengan isi praktiknya”

Sebelum kita membaca soal pesta demokrasi politik lingkup Tolikara Papua Pegunungan, kita memulai dengan bagaimana pertama sekali bangsa Papua mengenal sistem pesta demokrasi, dalam praktik atau kebudayaan orang Papua selalu pakai dengan hidup dalam kebudayaan nilai-nilai demokratis dan keadilan, contoh nyata filosofi bakar batu, potong babi, dan rumah Honai adat, nilai-nilai kebudayaan ini dalam implementasi dari nilai demokratis yang telah lama melekat pada kebudayaan bangsa Papua, yang perlu dilestarikan dan di pertahankan terhadap hegemoni kehidupan kapitalisasi dan kolonial -isasi barat.

Pada tahun 1969 tepatnya antara bulan Juni sampai Agustus pemerintah Indonesia setelah negosiasi ilegal antara pemerintah kolonial belanda, kolonial Amerika dengan sekutunya untuk mencaplokkan Papua  ke tangan Indonesia  ketika mau menduduki tanah Papua    barat kala itu, Pertama sekali pemerintah Indonesia melakukan pesta demokrasi untuk melakukan referendum dari populasi penduduk 80.000,00 orang Papua, hanya 168 orang yang dipilih oleh tentara Indonesia untuk peserta pemilihan.

Anda membayankan bagaimana kondisi saat itu karena berbatasan akses  media informasi, dan tidak ada organisasi HAM, untuk mengadvokasi situasi referendum Papua yang sedang berlangsung, jadi Indonesia mengambil alih   Papua barat dengan kekuatan militeristis dan penuh dengan kekerasan, intimidasi terhadap anggota  peserta pemilihan, jadi referendum pemilihan ini diadakan secara tidak demokratis dan adil.

Setelah Papua berhasil aneksasikan ke Indonesia, Pemerintah Indonesia pertama sekali melakukan pemilihan atau pesta demokrasi dijalankan  pada tahun  1970-an itu pun diakan  hanya beberapa tempat seperti di Manokwari, Jayapura, dan Merauke,  

Setelah Suharto menjabat 30 Tahun lebih secara otoriter dan militeristis, pada tahun   1998-1999 Jusuf Habibie lanjutkan presiden sampai perubahan secara aturan hukum demokrasi ke reformasi yang lebih baik.

Sayangnya Indonesia menyelenggarakan UU Otonomi khusus pada tahun 2002 bagi tanah Papua  ada perubahan sistem pemerintahan dan sistem pemilu yaitu sistem Noken jadi sistem noken diakan secara aklamasi atau para peserta pemilu memilih calon Anggota legislatif,  dengan tata baris di depan artinya pemilihan pesta demokrasi cukup melecehkan dan terjadinya kesekkan masalah di tingkat desa, distrik  atau masalah antar keluarga, gereja bahkan juga mengucurkan budaya relasi sosial masyarakat.

Sistem ini perlu buat perubahan atau kebijakan dari kepala pemerintah dalam hal ini bupati, gubernur dan semua stakeholder  kerja pemerintah di masing-masing daerah kab/kota  tanah Papua untuk dapat mengujudkan dan menegahkan UU KPU yang berlaku di Indonesia.

Melihat situasi Tolikara setiap pesta demokrasi, masyarakat pada umumnya melihat dan menganalisis siapa ketua (Komisi pemilihan Umum Daerah)  KPUD, Anggota KPUD dan siapa Bawaslu kabupaten, Sehingga untuk merebut semua kekuasaan KPUD Dan Bawaslu menjadikan tolak ukur dalam mengikuti perkembangan politik partai.

Untuk Tahun pemilihan 2024 di atur dalam UU  No. 7 Tahun 2017  dan yang kedua UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilu kada yang menjadi dasar hukum bagi KPU dalam melaksanakan dan menyukseskan, Politik Praktis ini kita melihat sebagai bagian dari pesta demokrasi, yang memberikan kesempatan setiap warga negara Indonesia dapat memilih sesuai hati nurani

Bila kita melihat fungsi dan tujuan kerja KPUD, badan pengawasan pemilihan (Bawaslu), Panitia Pemilihan distrik/ kecamatan (PPD), Panitia pengawasan pemilihan umum (PANWAS), Panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)  adalah melaksanakan tugas pengumputan suara guna untuk mengawasi, mengontrol, meninjau, dan melindungi agar proses pemilu dapat wujudkan Nilai demokrasi, adil, jujur.

Artinya KPU  dan Bawaslu kerja dengan jujur, maka bisa membawah perubahan di kabupaten Tolikara pada umumnya di Papua karena KPU dan Bawaslu penentu pemimpin terbaik, sesuai dengan kemampuan, keahlian, secara kualitas dan kuantitas, sehingga selama kepemimpinannya bisa membuat reformasi perubahan pembangunan daerah seacara signifikasikan.

KPU dan Bawaslu kabupaten juga jangan berafiliasi dengan kelompok kepentingan yang melakukan suap atau praktik menerima Gratifikasi oleh Elit ini masalah yang krusial, praktik kebodohan maka, untuk jadi Bawaslu dan KPUD harus punya iman, integritas, dan penuh percaya diri serta berpedoman pada UU.

Artinya Rakyat Papua sampai hari ini sudah dewasa dalam berpolitik dan tata cara pemilihan secara aturan nasional,   jadi tidak perlu pakai sistem noken, sistem zaman batu dan merusak tatanan kehidupan  budaya, sosial agama.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa bukan Maha-sisa-------Mahasiswa/i dan Pelajar Papua harus bisa mengetahui situasi Papua secara komprehensif

  doc penulis sumber:akun pribadi fb   Mahasiswa bukan Maha-sisa “Pada saat posisi sebagai mahasiswa itulah kesempatan yang baik untuk memahami Papua secara keseluruhan dan menentukan sikap perlawanannya untuk merebut harkat dan martabat bangsa Papua yang sedang diinjak oleh kolonialis dan kapitalis demi kepentingan kekuasaan, ekonomi politik”. Belum adanya pemahaman tentang ke-Papua-an dalam diri mahasiswa Papua di luar dan juga di tanah air (Papua) menjadi persoalan tersendiri bagi generasi muda, terutama mahasiswa Papua. Persoalan yang dimaksud di sini adalah terciptanya peluang untuk masuknya doktrin dari luar demi kepentingan tertentu. Karena sampai saat ini, kita belum sadar kalau tanah Papua ini dirampas dan dijadikan sebagai tempat melampiaskan nafsu para kapitalis. Kita juga belum sadar kalau orang Papua dibunuh, disiksa, diperkosa dan ditindas serta dideskriminasi di semua aspek kehidupan. Karena tidak sadar, kadang kita terbawah arus dengan politik praktis y...

Pemerintah Indonesia Berbicara Myanmar dan Palestina Sambil Mengabaikan genoside di Papua Barat

  Retno Marsudi Kementrian luar negeri Presiden Sementara:  Pemungutan suara PBB di Indonesia mengungkap kemunafikannya di Papua Barat 24 Mei 2021 dalam Pernyataan Pemerintah Indonesia berbicara tentang Myanmar dan Palestina sambil memberikan suara untuk mengabaikan genosida dan pembersihan etnis di PBB. Kami berterima kasih kepada para pemimpin Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan penderitaan rakyat Palestina dan Myanmar, tetapi Indonesia berusaha keras untuk menutupi kejahatannya sendiri terhadap kemanusiaan di Papua Barat. Pada Sidang Umum PBB minggu lalu, Indonesia menentang mayoritas komunitas internasional dan bergabung dengan Korea Utara, Rusia dan China dalam menolak resolusi tentang 'pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan'. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia mengklaim 'memperjuangkan kemanusiaan', kenyataannya sebaliknya: mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan mencoba...

PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA

 Fakta/Realitas PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA ATAU ETNIS PENDUDUK ASLI PAPUA  "Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Dua macam  operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Trasmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan menghilangkan ras Melanesia dari Tanah ini." ( Alm. Herman Wayoi, Februari 1999) Oleh Gembala DR. A.G. Socrates Yoman Doc: wamena  Di era berperadaban tinggi bangsa-bangsa modern, penguasa Indonesia tampil sebagai Firaun dan Goliat modern dengan tangan besi yang disemanhati diskriminasi rasial yang menduduki,  menjajah, menindas dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) secara sistematis, terprogram, terstruktur, masif, kolektif dan meluas.  Saya mau sampaikan kepada para pembaca setia tulisan-tulisan saya, bahwa judul artikel ini saya ambil dari judul buku saya yang dilarang Negara 16 ...

Mendukung Program Kerja Nyata Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd

  Mendukung Program Kerja Nyata  Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Kabid SD) Kabupaten Tolikara Simson Wandik, S.Pd.   Oleh: Midiles Kogoya   Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah fondasi awal bagi anak-anak di bawah Usia 5- sampai 7 Tahun untuk memulai pendidikan mereka dengan baik, Mesti anak-anak seluruh planet bumi ini harus mendapatkan kesempatan, fasilitas dari pemerintah yang ada  di seluruh dunia saat ini. Pendidikan di tanah Papua di bagi dua bagian  berdasarkan agama Kristen  oleh misionaris Tahun 1925 Teluk Wondama, Papua Barat, dan 1855 di Manokwari, dan yang kedua melalui Pemerintah Belanda 1942 ada beberapa jenis sekolah, Pendidikan di Tanah Papua dirasakan oleh bagian Papua Pesisir, karena di Papua Gunung ini terisolasi oleh lintas transportasi darat maupun udara jadi kesempatan pendidikan digunung belum terjangkau oleh misionaris dan pemerintah belanda pada masa itu. Akan tetap Usaha Misionaris terus dilakukan melalui jal...