Surat TPNPB-OPM kepada Bupati didimus Yahuli Di Yahukimo

SURAT RESMI DAN PESAN PENTING KETUA OPM TPNPB KEPADA BUPATI YAHUKIMO TUAN DIDIMUS YAHULI DI TEMPAT.

Doc, TPNPB-OPM

NOMOR: Istimewah

PERIHAL: Tanggung Jawab Untuk Memproteksi Rakyat Sipil Papua Dan NONPAPUA Dari Ancaman Kematian Perang Antara Pasukan TPNPB OPM Melawan kolonial TNI POLRI.

SIFAT: Umum

Syukur BagiMu Tuhan, Hai Tanahku Papua!!!

Kepada Yth Bupati Yahukimo, Tuan Didimus Yahuli, Bahwa Dengan Penuh Rasa Hormat, Kami Meminta Kepada Tuan Dapat Memproteksi Rakyat Sipil Papua Dan Non Papua Di Yahukimo, Dari Perang Antara Pasukan Kami TPNPB OPM Melawan Musuh kolonial TNI POLRI NKRI Dari Bumi Papua.

Bahwa Memproteksi Nyawa Rakyat Sipil adalah Tanggung Jawab Kita Bersama berdasarkan HUKUM TUHAN, HUKUM REVOLUSI konstitusi 1 Juli 1971, Dan Hukum Perang International, Oleh sebeb itu Tuan Dapat Memproteksi Dan menyampaikan Kepada PRESIDEN Republic Indonesia bahwa Perang TPNPB OPM Adalah PERANG Untuk Merdeka Dan Berdaulat Dari Kolonial Indonesia.

Atas perhatian Dan kerjasama Kami menyampaikan banyak Trimakasih.

Dikeluarkan Dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua, Markas Besar OPM TPNPB Victoria, Pada 17 Maret 2023.

Salam Satu Jiwa, BERSAMA Penanggung Jawab Politik Perjuangan Bangsa Papua.

CHR'COM OF OPM TPNPB.

Jeffrey Bomanak

______________________

IMPORTANT MESSAGE OF THE CHAIRMAN OF OPM TPNPB TO THE REGENT OF YAHUKIMO, MR DIDIMUS YAHULI IN PLACE.

NUMBER: Special

REGARDING: The Responsibility to Protect Papuan Civilians and Non-Papuans from Threats of War Death Between TPNPB OPM Troops Against Colonial TNI POLRI.

PROPERTIES: General

Thank You God, O My Land of Papua!!!

Dear Yahukimo Regent, Mr. Didimus Yahuli, That with great respect, we ask you to protect Papuan and non-Papuan civilians in Yahukimo, from the war between our troops TPNPB OPM against the colonial enemy TNI POLRI NKRI from Papua.

That protecting the lives of civilians is our shared responsibility based on GOD'S LAW, the REVOLUTION LAW of the July 1, 1971 constitution, and the international law of war, therefore you can protect and convey to the PRESIDENT of the Republic of Indonesia that the TPNPB OPM war is a war for independence and sovereignty from colonialism Indonesia.

For your attention and cooperation, we thank you very much.

Issued from the Central Office of the Struggle of the Papuan Nation, OPM TPNPB Headquarters Victoria, on March 17 2023.

Greetings of One Soul, TOGETHER with the Person in Charge of the Political Struggle of the Papuan Nation.

CHR'COM OF OPM TPNPB.

Jeffrey Bomanak

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK-Surabaya. Selasa, 25 Mei 2021

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK-Surabaya. Selasa, 25 Mei 2021 Doc Dokumentasi AMP KK Surabaya Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak Waw.awawawawa...wa...wa...wa...wa! 1. Bebaskan Victor F. Yeimo, Ronald Levi, Kelvin Mondala dan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat. 2. Hentikan Kriminalisasi terhadap seluruh aktivis Papua. 3. Tarik Militer organik dan Non-organik dari seluruh tanah Papua. 4. Buka akses jurnalis di seluruh tanah Papua. 5. Mengutuk keras tindakan ormas reaksioner yang melakukan intimidasi dan teror terhadap mahasiswa Papua di Malang dan seluruh Indonesia 6. Segera cabut pelabelan teroris terhadap TNPB/OPM pada umumnya orang asli Papua (OAP). 7. Tolak Otonomi Khusus jilid 2 8. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri, sebagai solusi demokratis bangsa Papua.

Baca selengkapnya

OLIGARKI - KAPITALISME & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

OLIGARKI - KAPITALISME & PELANGGARAN HAM DI PAPUA doc:Ilustrasi sumber:pribadi Penulis Oleh : Maner Kay (Mahasiswa papua kuliah di universitas muhamadiyah Jember jawa Timur) Sejarah kehidupan manusia adalah sejarah perjuangan kelas (Karl Marix- 1818-1883) Oligarki Selama berabad-abad, Oligarki dianggap diperkuat oleh kekayaan, anggapan ini dikacaukan oleh teori elite pada awal abad-17. Kesamaan berbagai Oligarki sepanjang sejarah adalah bahwa kekayaan mendefnisikan dan memperkuatnya, dan secara inheren membuat roda pemerintahan bejalan tidak efektif. Dalam buku “Oligarki” Jeffrey A. Winters menjelaskan bahwa Motif dan keberadaan Oligarki di semua negara-negara adalah mempertahankan kekayaan. Upaya mempertahankan kekayaan dengan bemacam-macam pola, tergantung pada kepentinganya. hal ini termasuk seberapa jauh Oligarki itu terlibat dalam menghadirkan koersi/ pemaksaan yang mendasari dalam segala klaim hak milik, dan juga apakah upaya itu dilakukan secara sendir

Baca selengkapnya

SERUAN MORAL DEWAN GEREJA PAPUA

Photo: istimewa Dewan Gereja-geraja papua SERUAN MORAL DEWAN GEREJA PAPUA Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada orang yang berseru-seru dipadang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya. (Matius: 2-3) Sebagai Pimpinan Gereja, mencermati kondisi tanah Papua yang masih meratap, masih berduka akibat konflik Bangsa Papua yang menuntut Hak Politik untuk Merdeka dan Pemerintah Indonesia yang memperjuangkan Papua bagian dari NKRI. Ternyata bahwa Deklarasi Damai di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) yang dibacakan dihadapan para petinggi negara selama ini belum pernah terealisasi. Karena itu seiring seruan Moral 194 orang para Pastor Katolik menyikapi situasi Papua, kami menyampaikan hal-hal berikut: A. KONFLIK TPNPB VS TNI/POLRI DAN PENGUNGSIAN WARGA PAPUA Memasuki pertengahan bulan November 2021, kami mencatat semakin gencarnya pemerintah Indonesia melakukan politik rasisme sistemik, kriminalisasi,marjinalisasi dan militerisasi dalam rangka

Baca selengkapnya

4 korban TNI-AD di Sorong Demi Oligarki dan Kapitalisme

4 korban TNI-AD di Sorong Demi Oligarki dan Kapitalisme Doc TNI AD saat Evakuasi Sumber: Facebook 4 korban serdadu Indonesia di Sorong Papua barat 2/09/21 tadi. Negara tidak akan memberikan solusi yang lebih demokratis dan manusiawi, Guna menyelesaikan konflik berkepanjangan dan melihat akar persoalan Papua vs Indonesia. Hak asasi manusia (HAM) dibaikan atau tidak diutamakan dan dibicarakan Oleh negara, justru sebaliknya karena Indonesia lebih menghargai kapitalisme eksloititasi SDA di Papua barat . Karena bagaimanapun manusia itu makhluk hidup yang mulia merdeka yang berhak mencabut nyawa adalah Allah Sendiri, tidak bisa korban atas Nama "NKRI HARGA MATI"emang NKRI harga mati bisa menciptakan manusia?😁. Jawab sendiri; Presiden Joko Widodo dengan sistem kekuasaan serta kroni-kroninya tak akan merespon atas situasi ini, mungkin mereka mencari pola militer juga karena watak mereka memang penjajah. Aparat kolonial Indonesia adalah bagian dari ciptaan Tuhan, dan mereka mem

Baca selengkapnya

OPINI LOGIS

Cari Blog Ini