Undangan Peliputan Aksi 1 Desember 2022 Oleh AMP KK Jember

 [Undangan Peliputan]

Kepada Yth,

Pemimpin Redaksi Media Cetak, Elektronik, dan Online

Serta Rekan-Rrekan Wartawan

Di 

Tempat.

Dengan hormat,

Kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Jember (AMP),Mengundang rekan-rekan jurnalis dan jejaring sekalian untuk berkenan melakukan peliputan aksi kami dalam rangka memperingati 1 Desember 1961 Aksi akan dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Kamis, 1 Desember 2022

Waktu : 08: 00 WIT - Selesai

Titik Aksi : Bundaran DPR Jember.

Atas kesedian rekan-rekan sekalian dalam melakukan peliputan, kami ucapkan banyak terima kasih.

Narahubung:

Semut Jalanan:081247105050

doc: AMP KK JEMBER

Refleksi sejarah perjuangan bangsa West Papua

Hari ini tepatnya 1 Desember 2022 merupakan hari lahirnya negara embrio manifesto kemerdekaan politik bangsa west Papua yang ke – 61 satu tahun, Usia Negara bangsa West Papua yang cukup tua ini dari waktu – ke waktu telah memberikan kita banyak pengalaman dan kami sampai hari ini hadir sebagai orang-orang yang berintelektual mahasiswa.

Perjuangan bangsa west Papua dalam mengusir kolonial Indonesia telah banyak berhasil kawan-kawan hal itu dapat kita lihat saat  pertemuan rasian kementerian luar negara ibu Retno Marsudi mengatakan kami lela menghadapi teman- teman Papua, perjuangan teman-teman Papua hari ini eksklusif, terstruktur , apakah kita tidak menggunakan metode yang lain untuk menyelesaikan persoalan Papua. Itu yang sampaikan dalam cuplikan video singkat yang beredar.

Persoalan konflik west Papua antara pemerintah Indonesia bukan soal praktis ekonomi tapi lebih kompleks ,  melalui lembaga penelitian ilmu pengetahuan Indonesia  (LIPI) telah menemukan empat akar persoalan Papua yaitu yang pertama pelanggaran ham dari sejak 19 Desember 1961 sampai hari ini, yang kedua sejarah politik bangsa west Papua, ketiga, kegagalan pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan dll di Papua, yang empat yaitu rasisme, marginalisasi, diskriminasi terhadap orang Papua, empat akar persoalan ini pemerintah Jakarta benar- benar tidak mendengarkan.

Pendekatan pemerintah Jakarta terhadap rakyat Papua tidak menggunakan variabel 4 akar masalah tadi, tapi pemerintah menggunakan pendekatan politik da ekonomi di Papua untuk melegalkan seluruh kebijakan ilegal dari UU Otsus, DOB dll. di Papua.

Ahli-ahli lembaga organisasi dan masyarakat rakyat Papua telah menilai Uu No. 21 tahun 2021 yang telah di revisi uu No. 21 tahun 2001 telah gagal membangun Papua selama 20 tahun di west Papua.

Tanggung jawab pengakuan kolonial Indonesia terhadap perjuangan gerakan bangsa west Papua merupakan tanggung jawab moral yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian 15 Agustus 1962 The New york agreement  dan 30 September 1962 The roma agreement, dimanah dalam perjanjian Indonesia akan sebagai perwalian atas wilayah west Papua sejak tahun 1963 sampai 1988 atau selama 25 tahun kemudian Indonesia akan memberikan hak kemerdekaan bagi bangsa west Papua.

tidak ada bukti kuat yang mengikat wilayah bangsa west Papua adalah bagian dari wilayah NKRI, karena yang diklaim oleh Ir. Sukarno dan Muhammad Yamin adalah klaim palsu atau manipulasi sejarah, hal itu dapat kita lihat pengajaran sejarah yang bengkok dan salah itu justru jadikan mata pelajaran sejarah di sekolah dan di kampus, maka secara otomatis rakyat Indonesia telah bertahun- tahun di bohongi sejarah yang salah oleh penguasa dan negara imperialisme demi kepentingan Eko-pol di Papua barat hari ini.

Di Papua belum pernah ada kerajaan mahapatih, Sriwijaya dan Tidore,. Orang Papua tidak pernah ikut terlipat dalam perjuangan Indonesia, wilayah Papua di jajah secara berpisah dengan administratif Indonesia. Maka yang diklaim Indonesia bahwa west Papua adalah Indonesia adalah ilegal.