Langsung ke konten utama

Refleksi BUKU Jejak Kekerasan Negara Dan Militerisme Di Tanah Papua edisi 2021

 

Refleksi BUKU

oleh:  Midi Villexz kogoya

BUKU:

Jejak Kekerasan Negara Dan Militerisme Di Tanah Papua "edisi 2021"

Kumpulan Cacatan Seorang Gembala Oleh: Dr.Socratez S. Yoman

Doc: sampul buku  bagian depan
Sumber:Pribadi

Terlebih dahulu saya secara pribadi ucapkan terima kasih dan apresiasi setingi-tinginya kepada bapak Presiden Persekutuan Gereja Baptis West Papua (PGBWP) Dr.Socratez S. Yoman dalam kesibukannya melayani umat Tuhan di west papua dan luar west papua,Ia tak henti-hentinya telah menulis banyak buku  tentang persoalan papua hingga saat ini bukunya telah mencapai puluhan buku semua adalah hasil karya bapak Dr.Socrtaez Sofyan Yoman.

Berikut ini profil bapak Dr.Socratez Sofyan Yoman seperti yang dikutip sampul belakang buku Jejak Kekerasan Negara Dan Militerisme Di Tanah Papua edisi 2021.”Beliau Dr.Socratez Sofyan Yoman adalah Presiden Persekutuan Gereja-Geraja Baptis West Papua (PGPWP) ia menjabat beberapa periode;sejak 2002 hingga sekarang,yang dikenal luar di indonesia bahkan juga internasional.Pada tahun 2017 Ia meraih Gelar S3 di Program Doktoral Studi Sejarah dan Budaya Papua di sekolah Tinggi Teologi Walter Pos Jayapura.Ia dikenal sebagai Bapak Gembala sekaligus Penulis Produktif,Berbakat,Kritis dan tajam tentang Hak Asasi Manusia di Tanah Papua”.

Buku dengan judul Jejak Kekerasan  Negara Dan Militerisme DI Tanah Papua,menurut saya buku ini  belum pernah di puplikasikan oleh negara bahkan juga oleh Lembaga instansi Pendidikan,walaupun ada tapi buku-buku yang bersumber dari pihak militer dan pemerintah lebih beriorientasi kepentingan nasionalisasi Negara Kesatuan Repuplik Indonesia (NKRI),dan kepentingan eko-politik negara di papua.

Menangkapi judul buku ini bahwa,” [jejak] Arti KBBI adalah: bekas tapak kaki; bekas langkah. Contoh: ada jejak orang di tanah dengan demikian  kekerasan dan operasi militer Indonesia  di masa lalu dan masa sekarang telah Bapak Socratez Sofyan Yoman telah ia uraikan dalam buku ini  lengkap dan kaya dengan berbagai sumber daftar Pustaka bahkan juga bersumber melalui saksi-saksi mata atas situasi di tanah papua.

Melalui buku ini telah memberikan wawasan baru,informasi baru terhadap negara dan Lembaga instansi formalitas,agar semua orang tahu bersoalan papua bukan sekedar soal kejanggalan pembangunan insfrastuktur dan kesejahtrakan ekonomi bagi west papua,Namun juga banyak aspek persoalan yang mestinya negara terbuka dan bisa menyelesaikan dengan cara bermatabat,rasional,demokratis dan Hak asasi manusia.

Buku ini terdiri dari bab dan sub bab,dengan 195 Hlm.Bab pertama berbicara perihal sejarah dan politik bangsa west papua dengan bangsa Indonesia dan juga kerterlibatanya bangsa-bangsa asing  colonial-kapitalisme dan imperialisme  atas situasi di west papua.Yang bab  kedua Otonomi Khusus,perihal ini berbicara kenapa adanya otsus di papua,bagaimana implementasi otsus selama tahun 2001 sampai 2020.Bab ketiga Militerisme pembahasan ini juga menjelaskan soal kekerasan aparat negara terhadap warga di papua terutama konflik militer Indonesia vs Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB).Bab ke-empat diplomasi Papua bab ini menjelaskan perkembangan perjuangan pembebasan nasional di jalur diplomasi nasional dan internasional terutama fraksi perjuangan  United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Langsung saja kita menengok pada bab 1 atau bab pertama sejarah dan politik bangsa west papua,dengan berkorelasi bangsa negara kolonial-kapital atau imprealisme amereka,belanda dan sekutunya atas situasi di west papua.

Menurut saya buku ini isinya bukan hanya jelaskan opini,tapi juga ditulis juga  peristiwa seperti tanggal kejadian,objek tempat,nama korban bahkan juga nama pelaku,salah satunya pada hlm.138 tentang peristiwa yaitu 3 pedeta yang jadi korban akibat kekerasan militer Indonesia,Pdt.Yeremia Zanambani di intang jaya ,Pdt.Giyimin Nirigi di nduga,dan elisa tabuni di puncak jaya,masing tempat terjadi dengan waktu yang berbeda-beda.

Buku ini juga memulai dan penjelasannya sangat berurutan tentang persoalan papua yaitu sejak 1961 tentang Operasi Militer Tri Komando Rakyat(Trikora),15 agustus 1962 tentang “The New York Agreement”,30 september 1961 “the roma Agrement”,1 mei 1963 hari aneksasi secara paksa oleh militer Indonesia di west papua untuk mengamangkan serta bertujuan untuk pengkondisian wilayah dan juga rakyat papua oleh Militer Indonesia,1965 lahir dan sejarah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-organisasi Papua Merdeka (TPN-PB,OPM),7 april 1967 eksploitasi sumber daya alam papua lewat perusahaan kapitalisme amerika PT.Freeport Indonesia,1969 Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tidak demokratis,penuh dengan terror,intimindasi,bahkan juga pembunuhan yang dilakukan oleh militer kolonialisme Indonesia terhadap bangsa west papua.

Namun dalam buku ini juga tidak dijelaskan secara rinci seperti 1 juli 1971,14 april 1988 deklarasi negara Melanesia barat oleh DR.Thomas Wanggai di holandia,gerekan seniman Arnol C.Ap 14 april 1984 yang dibunuh oleh militer Kopassus Indonesia di holandia,dan presidium dewan papua (PDP) yang dipimpin oleh Dortheys Hiyo Eluay pada tahun 2001 -2002,bahkan juga dalam buku ini tidak menjelaskan seperti fraksi-fraksi perjuangan Komite Nasional Papua Barat (KNPB),Aliansi Mahasiswa Papua (AMP),dll,Tapi tulisan ini saya menemukan juga menjelaskan posisi ULWMP sebagai organisasi Persatuan dari semua Gerakan di papua barat yang dipimpin oleh Benny Wenda dkknya.

Buku ini lebih mengajak orang lain atau pembaca untuk menyelesaikan persoalan papua dengan cara dan mekanisme demokratis,menjunjung nilai-nilai kemanusian bahkan juga atau sekaligus ini merekomendasikan melakukan dialog Antar ULWMP VS RI dan dimendiasi oleh pihak ketiga atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan persoalan west papua.

Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa Nama OPM adalah sebutan oleh pemerintah kolonial Indonesia persamaan seperti GPM,KKB,KKSB,dan terakhir teroris,Namun saya beasumsi bahwa TPN-PB dalam ber-Girrlya tidak usaha pakai kata OPM,Namun cukup Pakai TPN-PB,karena OPM distigma negatif oleh pemerintah kolonial Indonesia.

Demikian,ulasan atau refleksi bacaan saya,tentang buku Jejak Kekerasan Negara Militerisme Di Tanah Papua Yang Di Tulis Oleh Bapak Dr.Socratez S.Yoman 2021.

 

Semoga dapat bermafaat buat kawan-kawan yang membaca.

Salam Pembebasan Nasional West Papua

Wa..wa…

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM INDONESIA TAK BERLAKU DI PAPUA

Hukum Indonesia Tak Berlaku Di Papua Doc: suara berengga agi               Bangsa adalah penjajah, bangsa tidak berdiri sendiri, bangsa berdiri karena tanah, hutan, dan manusia, namun secara objektif dan realita hari ini tidak ada apa-apanya di mata bangsa, manusia dicap sebagai binatang buas yang berkeliaran di bumi , hingga negara Indonesia dengan kekuatan militer menguasai setiap wilayah di seluruh tanah Papua. Tujuannya adalah untuk membuka diri terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme untuk menguasai sumber daya alam. Akibatnya rakyat bertindak untuk melindungi kekayaan alamnya, namun negara diperintahkan untuk mengintimidasi, mengkriminalisasi, menjajah, memenjarakan dan membunuh pasukan yang menentang sistem kolonial. Hal ini tidak adil karena setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya di depan umum, namun sampai saat ini undang-undang dasar 1945 pasal 28A - 28J Tetang Hak Asasi Manusia ( HAM ), itu sendiri tidak ...

Usai Dibebaskan Jefri Wenda mengatakan "Kita akan terus berjuang hingga Titik Darah Penghabisan"

Doc: Jefri Wenda Dkk Sumber: Pribadi  Setelah  dibebaskan  7 Tahanan  jefri Wenda  dengan kawan-kawannya pada 12 mei 2022 waktu west papua . juru bicara petisi rakyat papua (PRP) Jefri Wenda  dalam akun halaman  facebook  mengucapkan  terima kasih kepada  semua rakyat papua dan organisasi  perjuangan  yang  turut  mendukung  aksi 10 mei 2022 yang lalu. berikut  penyampaian  ucapkan  terima kasih  oleh jefri wenda "Secara pribadi saya ucapkan banyak trimakasih kepada seluruh kawan-kawan pelopor, pimpinan organisasi serta individu lainya yang terlibat aktif dalam mobilisasi aksi Nasional pada 10 Mei 2022 diseluruh Papua maupun luar Papua". Ia juga  [JW] ucapkan banyak terimakasih saya kepada pihak Pendamping Hukum (Koalisi penegakan hukum dan HAM di Papua) yang telah aktif dalam kegagalan jalanya aksi 10 Mei 2022. Ucapkan banyak terimakasih juga kepada seluruh rakyat Papua yang sadar akan p...

KNPB TOLAK AKSI MENDUKUNG LUKAS ENEMBE 20 SEPTEMBER 2022

Famplet  Sumber :KNPB  Himbauan Umum KNPB  Komite Nasional  Papua Barat (KNPB) mengeluarkan  himbauan Terkait rencana aksi demo Damai yang akan dilakukan pada tanggal 20 September 2022 oleh kelompok pendukung Lukas Enembe di Jayapura. Untuk itu kami Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat BPP-KNPB Himbauan Umum  Pengurus KNPB Pusat, Pengurus KNPB wilayah sorong sampai, penggurus KNPB Konsulat serta seluruh anggota KNPB sorong sampai merauke.( Ujar Ones  Suhuniap). Pihaknya "KNPB secara Organisasi menghimau kepada pengurus KNPB wilayah pengurus KNPB Pusat dan seluruh anggota KNPB  tidak ikut terlibat dalam aksi demo Damai dilakukan oleh kelopok ooportunis mendukung Lukas Enembe". Sambungnya "Kepada pengurus KNPB dan anggota memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penyadaran kepada rakyat Papua agar  rakyat tidak boleh menjadi  korban kepentingan kaum borjuis" Hal ini di sampaikan lewat facebook  pada 18 september...

Pemerintah Indonesia Berbicara Myanmar dan Palestina Sambil Mengabaikan genoside di Papua Barat

  Retno Marsudi Kementrian luar negeri Presiden Sementara:  Pemungutan suara PBB di Indonesia mengungkap kemunafikannya di Papua Barat 24 Mei 2021 dalam Pernyataan Pemerintah Indonesia berbicara tentang Myanmar dan Palestina sambil memberikan suara untuk mengabaikan genosida dan pembersihan etnis di PBB. Kami berterima kasih kepada para pemimpin Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan penderitaan rakyat Palestina dan Myanmar, tetapi Indonesia berusaha keras untuk menutupi kejahatannya sendiri terhadap kemanusiaan di Papua Barat. Pada Sidang Umum PBB minggu lalu, Indonesia menentang mayoritas komunitas internasional dan bergabung dengan Korea Utara, Rusia dan China dalam menolak resolusi tentang 'pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan'. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia mengklaim 'memperjuangkan kemanusiaan', kenyataannya sebaliknya: mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan mencoba...