Langsung ke konten utama

Teologi Pembebasan: Tuhan Yesus tidak melarang West Papua merdeka

 Teologi Pembebasan: Tuhan Yesus tidak melarang West Papua merdeka

Doc: bendera Bintang kejora
Sumber:okzone


Oleh: Gembala Dr. Socratez Yoman

Tuhan Allah tidak melarang Papua Barat (West Papua) untuk merdeka. Alkitab tidak melarang Papua Barat merdeka. Injil tidak melarang Papua Barat merdeka. Gereja tidak melarang perjuangan Papua Barat merdeka.

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan ruang dan jaminan setiap bangsa berhak merdeka. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”Jadi”Jadi, pendudukan dan penjajahan Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua Barat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikanusiaan dan perikeadilan.

Jadi, yang dilarang TUHAN, dilarang Alkitab, dilarang Injil, dilarang Gereja: “Jangan membunuh dan jangan mencuri (Keluaran 20:13, 15). Yang dilarang dan ditentang oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marginalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok, dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide).

Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, Injil, dan Gereja melarang atau mengutuk tentang mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, OPM, KKB, dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu.

Tulisan ini merupakan keyakinan dan iman serta pandangan penulis. Para pembaca silakan tulis apa yang Anda yakin benar yang berbeda dengan pandangan penulis. Penulis menulis tentang keadilan, hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, demokrasi, hak hidup dan hak kebebasan politik demi kedamaian dan harmoni untuk semua orang.

Dalam tujuan ini, rakyat dan bangsa West Papua berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia di West Papua bukan untuk kita menang, melainkan berjuang untuk mengubah cara berpikir mereka yang salah dan keliru selama ini. Karena penguasa kolonial modern tidak berhak atas tanah Melanesia.

Mereka memaksakan orang asli Papua menerima ideologi asing: Pancasila, UUD 1945, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, mitos Sumpah Pemuda, sejarah palsu dan nama para pahlawan Indonesia yang tidak ada hubungan dengan leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia. Jadi, kita berjuang supaya Indonesia harus sadar bahwa  pemaksaan bermotif rasisme dan militerisme dan fasisme itu tidak pernah bertumbuh, berakar, dan berbuah dengan baik.

Tuhan, Alkitab, Injil dan Gereja juga menentang sejarah Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI dengan cara-cara brutal, pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan Negara selama 58 tahun sejak tahun 1963, perampasan tanah milik orang asli Papua untuk pemukiman transmigrasi, kelapa sawit, pembangunan gedung-gedung besar, pembangunan jalan-jalan, dan pembangunan basis-basis militer membuktikan, bahwa Indonesia kolonial modern yang melakukan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terstruktur, terencana dan masif.

Karena itu, kita berjuang untuk mengubah cara berpikir dan watak mereka. Supaya ke depan bangsa Indonesia dan bangsa West Papua duduk berdampingan sebagai dua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mari, kita mengubah cara berpikir bangsa Indonesia dengan menulis kebenaran-kebenaran, fakta-fakta yang kita lihat, tahu, dan miliki.

Bagian yang tak terpisahkan dari kolonialisme, militerisme, rasisme, dan ketidakadilan, menurut pengamatan dan penilaian subjektif saya selama ini, bahwa sebagian besar penguasa pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua, mulut mereka bau busuk karena tukang tipu/pembohong besar, munafik dan hidup berpura-pura dengan berlidah manis yang penuh racun. Penampilan di luarnya gagah dan berbaju mahal, berdasi bagus tetapi hatinya busuk, jahat dan tidak ada nurani, terutama dalam menghadapi rakyat dan bangsa West Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 dengan kekerasan senjata dan ketidakadilan serta kebohongan besar.

Masalah paling rumit di Papua ialah kekerasan negara yang melibatkan militer.  Kekerasan militer sangat ditolak dan dimurkai oleh TUHAN, Alkitab, Injil, dan Gereja. Jadi, Papua adalah persoalan militer sebagai aktor utama kekerasan, yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dan berbagai masalah rumit lainnya.

Pastor Frans Lieshout, OFM memberikan kesaksian tentang pengalamannya:

Pada 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang  telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar begitu.

Para pejuang keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, hak penentuan nasib rakyat dan bangsa Papua, mesti berjuang dengan cara-cara damai dan terhormat, karena Papua Barat merdeka tidak dilarang oleh TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja. Perjuangan Papua Barat Merdeka adalah perjuangan mulia dan suci untuk masa depan bangsa Papua Barat yang lebih damai dan beradab.

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini ialah perundingan atau dialog damai yang setara antara RI-ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral tanpa syarat, seperti GAM Aceh-RI yang pernah dimediasi Helsinki pada 15 Agustus 2015. (*)

Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP), Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC), Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC), dan Aliansi Baptis Dunia (BWA)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

OLIGARKI - KAPITALISME & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

OLIGARKI - KAPITALISME & PELANGGARAN HAM DI PAPUA doc:Ilustrasi sumber:pribadi     Penulis Oleh : Maner Kay (Mahasiswa papua kuliah di universitas muhamadiyah Jember jawa Timur) Sejarah kehidupan manusia adalah sejarah perjuangan kelas (Karl Marix- 1818-1883)   Oligarki Selama berabad-abad, Oligarki dianggap diperkuat oleh kekayaan, anggapan ini dikacaukan oleh teori elite pada awal abad-17. Kesamaan berbagai Oligarki sepanjang sejarah adalah bahwa kekayaan mendefnisikan dan memperkuatnya, dan secara inheren membuat roda pemerintahan bejalan tidak efektif. Dalam buku “Oligarki” Jeffrey A. Winters menjelaskan bahwa Motif dan keberadaan Oligarki di semua negara-negara adalah mempertahankan kekayaan. Upaya mempertahankan kekayaan dengan bemacam-macam pola, tergantung pada kepentinganya. hal ini termasuk seberapa jauh Oligarki itu terlibat dalam menghadirkan koersi/ pemaksaan yang mendasari dalam segala klaim hak milik, dan juga apakah upaya itu dilakukan...

Hutan Alam Papua seluas 700 hektare Telah Rusak

  Doc: hutan PAPUA Sumber:antar.News.com Dalam sepuluh tahun terakhir, hutan alam Papua seluas 700 ribu hektare telah rusak. Hal itu dinyatakan Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Uli Arta Siagian dalam lokakarya “Dampak Deforestasi dan Perubahan Iklim kepada Komunitas Internasional dan Masyarakat Adat” di Kota Jayapura, pada Sabtu (11/12/2021). Siagian mengatakan dari catatan Global Forest Watch kehancuran hutan terbesar terjadi di Kabupaten Merauke, di mana hutan seluas 112 ribu hektare rusak karena berbagai izin pembukaan lahan sawit, hutan tanam industri (HTI), dan proyek lumbung pangan. Kerusahan hutan di luar Merauke kebanyakan juga disebabkan berbagai izin investasi di Papua. Hutan alam di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu tumpuan harapan dan paru-paru bumi, dengan luas yang 33,7 juta hektare, atau setara 81 persen daratan. Akan tetapi, hutan alam di kedua provinsi itu menjadi sasaran pembukaan hutan untuk kepentingan pe...

Kronologis Represifitas Ormas rekaksioner, pernyataan sikap aksi Damai AMP dan FRI-WP di Denpasar Bali

  Gambar: Masa Aksi pada saat antisipasi penyerangan dari ormas. Represifitas Ormas Reaksioner dan Pembiaran Pembubaran Paksa oleh Kepolisian terhadap Aksi Damai AMP dan FRI-WP di Denpasar Tepat 60 Tahun Kemerdekaan west papua, Pada 01 Desember 1961 dan 1 Desember 2021, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Bali dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) sejawa timur, Bali dan Lombok  melaksanakan aksi bersama di Kota Denpasar Bali. Aksi ini juga didedikasikan untuk memperingati 60 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua Dengan tema aksinya adalah: ‘Demiliterisasi, Cabut Perpanjangan Otsus, dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua’. Aksi Tersebut tidak berjalan sampai ke titik aksi, di karenakan pihak ormas yang tergabung dalam Patriot Garuda Nusantara melakukan tindakan anarkis berupa penghadangan, pemukulan dan pelemparan karena menghadapi praktik pembungkaman ruang demokrasi yang begitu rupa: direpresi hingga dipukul mundur oleh...

KRONOLOGIS DAN PERNYATAAN SIKAP AMP KK JEMBER DAN SOLIDARITAS UNTUK WEST PAPUA

  Doc: AMP KK Jember Sumber: dokumentasi Kronologis Aksi  Aliansi Mahasiswa  Papua  (AMP) di Jember  -20-12-2021* Jam 8 : 25 keluar 2 anggota satpam unej Jam 8 : 30 seorang polisi mengampiri kita dan suruj masukan motor ke daerah kampus..  Jam 8 : 33 lewat satu mobil patroli  Jam 8 : 34  datang satu orang inteljen   jam 8 : 6 keluar satu polisi dari mobil patroli/lantas.  Jam 8 : 46 datang satu polisi lantas.  Jam 8 : 51 satu orang polisi pantas mendekati masa aksi, pada saat persiapan keluar...  Jam 8 : 54  berdiri 2 orang satpam 1 satu inteljen & satu orang polantas di depan jalan  keluar masuk kampua unej.  Jam 8 : 57 persiapan barisan di mulai..di pimpin oleh Korlap, disaksikan  oleh 3 orang Polisi lantas, 2 orang satpam Unej dan satu orang tdk dikenal . Jam 8 : 59 masa aksi bertolak...  Jam 9 : 02 polisi lantas mendekati masa aksi...  Jam 9 : 03 samping warung ada satu orang intel . J...