Langsung ke konten utama

Pernyataan Sikap AMP KK LOMBOK Komite Kota (AMP-KK) Lombok, (FRI-WP) Mataram, dan Individu Pro-Demokrasi (Prodem)"Trikora sebagai Awal Penjajahan Indonesia terhadap Bangsa West Papua"

 

Doc: massa aksi
Sumber: AMP KK Lombok

Komite Aksi Mahasiswa untuk HAM dan Demokrasi (KAMERAD)

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Mataram, dan Individu Pro-Demokrasi (Prodem)"Trikora sebagai Awal Penjajahan Indonesia terhadap Bangsa West Papua"


  1.  Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Bangsa West Papua. 
  2. Cabut UU Otonomi Khusus..
  3.  Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua. 
  4. Hentikan pembangunan food estate di seluruh tanah papua karna melanggar HAM dan merusak lingkungan.
  5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia.
  6. Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat. 
  7. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh serta tolak pengembangan Blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang.
  8. Usut tuntas pelaku penembakan ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak di Bintuni, Intan Jaya dan seluruh West Papua.
  9. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM di Indonesia dan Papua. 
  10. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri. 
  11. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, pegunungan Bintang, Maybrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya serta tarik seluruh pasukan TNI-Polri organik maupun nonorganik dari West Papua. 
  12. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Bangsa West Papua.
  13. Mendesak Pemerintah RI untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 
  14. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua.
  15. Belanda harus bertanggungjawab untuk menuntaskan proses dekolonisasi West Papua sebagaimana yang pernah mereka janjikan.
  16.  Cabut UU Omnibus Law.
  17. Sahka
Demikian pernyataan sikap 

Medang Juang 19 Desember 2021

Label:
Lokasi: Pulau Lombok, Nusa Tenggara Bar., Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Wilem Wandik dan Yotam Wonda (WiLYON) pemimpin terbaik, berpengalaman terbukti atas penjawab harapan masyarakat Tolikara

  Wilem Wandik dan Yotam Wonda (WiLYON)   pemimpin terbaik, berpengalaman terbukti atas   penjawab harapan masyarakat Tolikara Willem Wandik S.Sos. pemimpin yang tepat atas penawaran visi dan misinya terhadap rakyat Tolikara untuk calon bupati periode   2024-2029, visi dan misi sangat sinkron dan relevan dengan kehidupan masyarakat Tolikara. Pria kelahiran konda 1975 ini telah lama mengabdi di bidang politik sebagai DPR-RI   Selama dua Periode, Pengalaman beliau telah menjawab harapan masyarakat Tolikara dan berkontribusi seperti bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, bantuan sosial masyarakat miskin, penyediaan rumah sehat, dan beberapa jasa dan dedikasi yang tidak bisa sebut satu bersatu. Pengalaman Wilem Wandik Bukan secara   Regional atau kedaerahan atau bersifatnya spesifik kesukuan,   seperti Calon nomor 1, 2 dan 3 yang punya pengalaman yang sangat terbatas, sangat sepit dan bahkan tidak punya pengalaman   di bidang Birokrasi dan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya