Pernyataan Sikap AMP KK LOMBOK Komite Kota (AMP-KK) Lombok, (FRI-WP) Mataram, dan Individu Pro-Demokrasi (Prodem)"Trikora sebagai Awal Penjajahan Indonesia terhadap Bangsa West Papua"

 

Doc: massa aksi
Sumber: AMP KK Lombok

Komite Aksi Mahasiswa untuk HAM dan Demokrasi (KAMERAD)

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Mataram, dan Individu Pro-Demokrasi (Prodem)"Trikora sebagai Awal Penjajahan Indonesia terhadap Bangsa West Papua"

1.  Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Bangsa West Papua. 
2. Cabut UU Otonomi Khusus..
3.  Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua. 
4. Hentikan pembangunan food estate di seluruh tanah papua karna melanggar HAM dan merusak lingkungan.
5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia.
6. Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat. 
7. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh serta tolak pengembangan Blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang.
8. Usut tuntas pelaku penembakan ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak di Bintuni, Intan Jaya dan seluruh West Papua.
9. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM di Indonesia dan Papua. 
10. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri. 
11. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, pegunungan Bintang, Maybrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya serta tarik seluruh pasukan TNI-Polri organik maupun nonorganik dari West Papua. 
12. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Bangsa West Papua.
13. Mendesak Pemerintah RI untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 
14. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua.
15. Belanda harus bertanggungjawab untuk menuntaskan proses dekolonisasi West Papua sebagaimana yang pernah mereka janjikan.
16.  Cabut UU Omnibus Law.
17. Sahka

Demikian pernyataan sikap 

Medang Juang 19 Desember 2021