EKONOMI RAKYAT, DEMOKRASI DAN PERA OLIGARKI DI PAPUA

 EKONOMI RAKYAT, DEMOKRASI DAN OLIGARKI DI PAPUA 

_________________________________________

Oleh. Jack Kogoya 

[ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP KK) Jember]

Doc: ilustrasi fenomena 
Sumber: Tabloid Jubi

Kaum berkuasa harus senantiasa bersatu agar oligarki tetap berjaya, rakyat harus dipecah-belah agar tidak punya kekuatan untuk menggulingkan penindasnya. Untuk itu, oligarki di masa Yunani kuno harus menggunakan paksaan dan kooptasi untuk menjauhkan demokrasi. Mereka memberi penghargaan pada informan. Juga mencari masyarakat yang sikapnya gampang dipengaruhi untuk duduk di dalam pemerintahan. Mereka disebut: kolaborator/mitra para oligarki

Ada empat macam oligarki

1.  Oligarki tukang perang, seperti raja-raja yang sifatnya pribadi dan bersenjata
2. Oligarki oligarki yang berkuasa bersama, seperti mafian, bersifat kolektif dan bersenjata
3. ologarki sultanik, dengan mencontohkan rezim Suharto di Indonesia, yang mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya lewat relasi pribadi dan patron-klien.
4. Oligarki sipil.  Oligarki sipil, ditegakkan lewat senjata dan paksaan, tetapi intervensi tidak langsung para oligarki terhadap kekuasaan/Negara. Kekuasaan itu ditegakkan dengan hukum dan pemilu, bukan dengan senjata. 

Dari empat macam oligarki tersebut Disini sa akan uraikan oligarki sipil menurut perspektif saya sehingga para pembaca sekalian jangan lupa memberikan sumbangsih nya melalui kritikan dan saran. 

Kenyataan hidup rakyat Papua tidak terlepas dari peran permainan para oligarki yang berkuasa, ketika melihat dengan kacamata demokrasi dan ekonomi politik, didalamnya terdapat kebijakan-kebijakan yang melanggar nilai-nilai demokrasi undang-undang dasar RI. namun pada hakekatnya mereka kemudian mendesign dan membuat rakyat pribumi hidup bergantung kepada penjajah, suapaya mereka tetap jadi tuan tanah dan pribumi adalah budaknya.

Pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua yang sering terjadi membuktikan bahwa ada indikasi suatu upaya untuk melanggengkan kekuasaan oligarki yang menghisap dan menjajah rakyat Papua.

Upaya pembunuhan demokrasi dan mengambil hati rakyat Papua, para oligarki melakukan beberapa uapaya adalah sebagai berikut:

• merancang undang-undang otonomi khusus dan mengkampanyekan bahwa Otsus bermanfaat bagi rakyat Papua 
• program beasiswa adem, afirmasi dan up4b  
• Program pengangkatan TNI polri DPRD jalur Otsus 
• Pembangunan stadion atau gedung-gedung besar 
• Infrastruktur dan lain-lain

Sehingga rakyat Papua mengucapkan terimakasih dan memuji para oligarki/kaki tangan penjajah kolaborator/mitra para oligarki berperan aktif melalui seluruh sektor sendi kehidupan rakyat, baik itu para elit lokal hingga desa dan ormas-ormas ciptaan penguasa, sehingga rakyat diadu domba dalam berbagai macam situasi kehidupan masyarakat Papua.

Mereka membangun sistim hukum yang condong menguntungkan mereka. Sehingga, seringakali tindakan ilegal mereka tidak terjerat hukum. Perampokan melalui perusahaan-perusahaan di Papua adalah kepentingan segelintir oligarki dan kapitalis yang dilegalkan melalui undang-undang yang diciptakan oleh mereka.

Ketika rakyat pemilik tanah adat Papua merontak mereka akan melakukan remiliterisasi kemudia membunuh rakyat Papua yang melawan. Agar pembunuhan terhadap warga sipil pemilik hak Ulayat tersebut tidak dikecam oleh rakyat lain, penguasa memberikan label terhadap rakyat Papua. Contohnya seperti separatis, KKB, KKSB KSTP, teroris dll.. hal ini dilakukan supaya rakyat yang dibunuh tidak perlu dibicarakan soal HAM-nya sehingga kepentingan oligarki kapitalis terus berjalan.

Mereka mempertahankan semua itu lewat pendanaan kampanye (sistim cukong) dan lobi-lobi politik, yang menyebebabkan ada pengaruh yang tak semestinya terhadap kebijakan. 

Dalam oligarki sipil, tindakan dan perilaku itu dipertahankan tidak dengan laras senjata, tidak melalui kata-kata satu orang yang dihormati, melainkan dengan aturan hukum. 

Jika oligarki berkuasa karena berhasil melembagakan kekuasaannya lewat hukum, media, dan ritual politik, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana demokrasi bisa menang Atau rakyat Papua bisa bebas Dari penindasan?

Winters bilang, kekuasaan politik bergantung pada kekuasaan ekonomi. Artinya, oligarki bisa dilemahkan, bahkan dihilangkan, kalau masyarakat juga bisa lebih setara secara ekonomi. 

Masalahnya, tentu saja, jika oligarki masih berkuasa, mungkinkah mereka mentoleransi kebijakan yang jelas-jelas akan mengurangi kekayaan mereka dan membuat masyarakat lebih setara.

Selama mereka bisa membuat rakyat terpecah-belah, terpolarisasi, saling pukul diantara rakyat sendiri, membedakan pantai gunung, tentu saja oligarki tidak akan takut kalau hanya diprotes atau didemo oleh segelintir aktivis. Perlu rakyat Papua dan Papua barat menyatakan sikap politik untuk bersatu dan melawan penjajah.

Karena jika rakyat Papua dan Papua barat tidak sadar lalu melakukan perlawanan maka akumulasi dari upaya-upaya penjajah akan berdampak pada kepunahan dan kebinasahan bangsa west Papua. 

Simonton menawarkan solusi lain. Menurut dia, demokrasi bisa mengalahkan oligarki di masa Yunani kuno karena “oligarki terpecah/terbelah”. Institusi oligarki pelan-pelan membusuk dan runtuh. Ketika kerjasama dan persatuan di kalangan oligarki mulai runtuh, ada peluang bagi demokrasi untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.

Pada momen seperti itu, rakyat jelata sangat solid dan bersatu dalam rentang yang lama, sehingga energi protesnya mengarah pada kekuasaan.

Melihat pergolakan politik hari-hari ini, sulit untuk tidak berpikir bahwa pada momen inilah masa depan sistim politik sedang diperebutkan sebagaimana terjadi dari generasi ke generasi.

Referensi.

1. Ganesa sitaraman "The Crisis of the Middle-Class Constitution: Why Economic Inequality Threatens Our Republic
2. Tulisan ini sebelumnya post akun pribadinya kamrade jeck Kogoya Facebook