Benny Wenda Tanggapi Kematian Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kiwirok

Presiden Benny Wenda Tanggapi Kematian Tenaga Kesehatan di Kabupaten pegunungan bintang (Kiwirok)

22 September 2021 n

Doc: Benny Wenda
Photo: istimewa Pribadi

Sekali lagi, Indonesia menciptakan pertumpahan darah untuk membenarkan operasi militernya di Papua Barat. Kali ini terjadi di Kecamatan Kiwirok di Kabupaten Gunung Bintang, berbatasan dengan PNG. Tentara Indonesia telah menangkap 22 orang, termasuk 7 anak-anak, karena dicurigai sebagai anggota Tentara Papua Barat. Padahal, mereka hanyalah warga sipil.

Indonesia menuduh Tentara Papua Barat menyerang sebuah rumah sakit dan membunuh seorang perawat di Kiwirok. Menurut semua sumber yang saya ajak bicara di lapangan, masalah ini bermula dari seorang dokter migran Indonesia yang mengancam orang dengan pistol. Ini memicu penyelidikan Tentara Papua Barat. Seorang perawat melarikan diri dari tempat kejadian dan jatuh dari lereng, melukai dirinya sendiri secara fatal.

Indonesia telah mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru sejak Desember 2018, menggusur puluhan ribu dari Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Sorong. Pasukan ini tidak ada untuk mempertahankan 'kedaulatan' Indonesia atau menjaga keamanan rakyat saya; mereka ada di sana untuk melindungi operasi penambangan ilegal, untuk mempertahankan perkebunan kelapa sawit yang merusak hutan hujan kita, dan untuk membantu membangun Jalan Raya Trans-Papua yang akan digunakan untuk bisnis Indonesia – bukan untuk rakyat Papua Barat. Pemerintah Indonesia menciptakan kekerasan dan kekacauan untuk memberi makan pasukan ini. Seperti yang diperintahkan ketua parlemen Indonesia, 'hancurkan mereka dulu. Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti'. Hal itu ditegaskannya kembali tiga hari lalu, dan didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.

Pembunuhan Pendeta Zanambani dan dua saudara laki-lakinya adalah contoh nyata bagaimana ini bekerja. Tentara Indonesia membunuh dua bersaudara itu pada April tahun lalu. Beberapa bulan kemudian tentara menyiksa dan membunuh Pendeta. Dalam kedua kasus tersebut, militer menyalahkan Tentara Papua Barat atas serangan tersebut – tetapi komisi hak asasi manusia dan pengadilan militer Indonesia sendiri menemukan bahwa tentara Indonesia yang harus disalahkan. Pola serupa akan terungkap dengan peristiwa di Kiwirok.

Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat untuk menyelidiki masalah ini dan menghasilkan laporan independen berbasis fakta, sejalan dengan seruan 84 negara internasional. Larangan Indonesia terhadap media, kelompok hak asasi manusia, dan lembaga bantuan memasuki Papua Barat harus segera dicabut. Jika Indonesia mengatakan yang sebenarnya tentang peristiwa ini, mengapa terus menyembunyikan Papua Barat dari dunia?

Perang ini tidak akan pernah berakhir sampai Presiden Widodo duduk bersama saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan tentang 'pembangunan', tentang berapa banyak jembatan dan jalan yang dibangun. Ini tentang kedaulatan kita, hak kita untuk menentukan nasib sendiri, kelangsungan hidup kita.

Benny Wenda

Presiden Sementara

Pemerintah Sementara ULMWP

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK-Surabaya. Selasa, 25 Mei 2021

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK-Surabaya. Selasa, 25 Mei 2021 Doc Dokumentasi AMP KK Surabaya Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak Waw.awawawawa...wa...wa...wa...wa! 1. Bebaskan Victor F. Yeimo, Ronald Levi, Kelvin Mondala dan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat. 2. Hentikan Kriminalisasi terhadap seluruh aktivis Papua. 3. Tarik Militer organik dan Non-organik dari seluruh tanah Papua. 4. Buka akses jurnalis di seluruh tanah Papua. 5. Mengutuk keras tindakan ormas reaksioner yang melakukan intimidasi dan teror terhadap mahasiswa Papua di Malang dan seluruh Indonesia 6. Segera cabut pelabelan teroris terhadap TNPB/OPM pada umumnya orang asli Papua (OAP). 7. Tolak Otonomi Khusus jilid 2 8. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri, sebagai solusi demokratis bangsa Papua.

Baca selengkapnya

Kaum Buruh dan Muda, Derita Kita Sudah Seleher!

Kaum Buruh dan Muda, Derita Kita Sudah Seleher ! “ Kerja sebagai pencipta nilai-guna, adalah prasyarat eksistensi manusia … sebuah kebutuhan alami yang abadi yang menjadi prantara metabolisme antara manusia dan alam.” (Karl Marx) Doc: Arah Juang “Kerja adalah aktivitas hidup kita yang utama. Sejak usia masih sangat muda, kita telah bersiap-siap untuk itu. Seluruh kegiatan bersekolah kita . untuk itu. Kita menghabiskan seluruh kehidupan aktif kita di dalamnya. Kerja adalah basis yang melandasi seluruh masyarakat. Tanpanya, tidak akan ada makanan, minuman, pakaian, rumah, sekolah, kebudayaan, maupun ilmu-pengetahuan. Dalam makna yang paling nyata, kerja adalah hidup itu sendiri. Merampas hak bekerja seseorang tidak hanya berarti merampas haknya untuk mendapat standar hidup minimum. Merampas hak bekerja seseorang sama saja dengan melucuti harga dirinya, memisahkannya dari masyarakat beradab, membuat hidupnya sia-sia dan tak bermakna. Ketiadaan lapangan kerja adalah kejahatan terhada...

Baca selengkapnya

HUKUM INDONESIA TAK BERLAKU DI PAPUA

Hukum Indonesia Tak Berlaku Di Papua Doc: suara berengga agi Bangsa adalah penjajah, bangsa tidak berdiri sendiri, bangsa berdiri karena tanah, hutan, dan manusia, namun secara objektif dan realita hari ini tidak ada apa-apanya di mata bangsa, manusia dicap sebagai binatang buas yang berkeliaran di bumi , hingga negara Indonesia dengan kekuatan militer menguasai setiap wilayah di seluruh tanah Papua. Tujuannya adalah untuk membuka diri terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme untuk menguasai sumber daya alam. Akibatnya rakyat bertindak untuk melindungi kekayaan alamnya, namun negara diperintahkan untuk mengintimidasi, mengkriminalisasi, menjajah, memenjarakan dan membunuh pasukan yang menentang sistem kolonial. Hal ini tidak adil karena setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya di depan umum, namun sampai saat ini undang-undang dasar 1945 pasal 28A - 28J Tetang Hak Asasi Manusia ( HAM ), itu sendiri tidak ...

Baca selengkapnya

PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) DAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA JEMBER (AMP-KK JEMBER)

Gambar: dengan tuntutan aliansi mahasiswa papua kk jember PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) DAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA JEMBER (AMP-KK JEMBER) TOLAK OTONOMI KHUSUS JILID II Lawan Rasisme, Bebaskan Viktor Yeimo dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat West Papua Salam pembebasan nasional Papua barat. Amolongo, nimo, koyaoo, koha, kosa, amakanie, kinaonak, yepmum, Dortmund, tabea mufa, walak, foi moi, wainambei, nayaklak, wa wa wa Penangkapan terhadap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua yang juga Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor F. Yeimo dengan dalil kasus Rasisme 2019 adalah bukti Negara Indonesia kembali menghidupkan isu rasial di kalangan rakyat Papua dan rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa kasus rasisme tersebut telah dijalani di hadapan hukum, setelah proses hukuman selama belasan bulan penjara. Putusan Majelis Hakim di Pangadilan Negeri Balik Papan, Kalimantan, kepada tujuh tahanan r...

Baca selengkapnya

OPINI LOGIS

Cari Blog Ini