Presiden Benny Wenda Tanggapi Kematian Tenaga Kesehatan di Kabupaten pegunungan bintang (Kiwirok)
22 September 2021 n
 |
| Doc: Benny Wenda Photo: istimewa Pribadi |
Sekali lagi, Indonesia menciptakan pertumpahan darah untuk membenarkan operasi militernya di Papua Barat. Kali ini terjadi di Kecamatan Kiwirok di Kabupaten Gunung Bintang, berbatasan dengan PNG. Tentara Indonesia telah menangkap 22 orang, termasuk 7 anak-anak, karena dicurigai sebagai anggota Tentara Papua Barat. Padahal, mereka hanyalah warga sipil.
Indonesia menuduh Tentara Papua Barat menyerang sebuah rumah sakit dan membunuh seorang perawat di Kiwirok. Menurut semua sumber yang saya ajak bicara di lapangan, masalah ini bermula dari seorang dokter migran Indonesia yang mengancam orang dengan pistol. Ini memicu penyelidikan Tentara Papua Barat. Seorang perawat melarikan diri dari tempat kejadian dan jatuh dari lereng, melukai dirinya sendiri secara fatal.
Indonesia telah mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru sejak Desember 2018, menggusur puluhan ribu dari Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Sorong. Pasukan ini tidak ada untuk mempertahankan 'kedaulatan' Indonesia atau menjaga keamanan rakyat saya; mereka ada di sana untuk melindungi operasi penambangan ilegal, untuk mempertahankan perkebunan kelapa sawit yang merusak hutan hujan kita, dan untuk membantu membangun Jalan Raya Trans-Papua yang akan digunakan untuk bisnis Indonesia – bukan untuk rakyat Papua Barat. Pemerintah Indonesia menciptakan kekerasan dan kekacauan untuk memberi makan pasukan ini. Seperti yang diperintahkan ketua parlemen Indonesia, 'hancurkan mereka dulu. Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti'. Hal itu ditegaskannya kembali tiga hari lalu, dan didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.
Pembunuhan Pendeta Zanambani dan dua saudara laki-lakinya adalah contoh nyata bagaimana ini bekerja. Tentara Indonesia membunuh dua bersaudara itu pada April tahun lalu. Beberapa bulan kemudian tentara menyiksa dan membunuh Pendeta. Dalam kedua kasus tersebut, militer menyalahkan Tentara Papua Barat atas serangan tersebut – tetapi komisi hak asasi manusia dan pengadilan militer Indonesia sendiri menemukan bahwa tentara Indonesia yang harus disalahkan. Pola serupa akan terungkap dengan peristiwa di Kiwirok.
Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat untuk menyelidiki masalah ini dan menghasilkan laporan independen berbasis fakta, sejalan dengan seruan 84 negara internasional. Larangan Indonesia terhadap media, kelompok hak asasi manusia, dan lembaga bantuan memasuki Papua Barat harus segera dicabut. Jika Indonesia mengatakan yang sebenarnya tentang peristiwa ini, mengapa terus menyembunyikan Papua Barat dari dunia?
Perang ini tidak akan pernah berakhir sampai Presiden Widodo duduk bersama saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan tentang 'pembangunan', tentang berapa banyak jembatan dan jalan yang dibangun. Ini tentang kedaulatan kita, hak kita untuk menentukan nasib sendiri, kelangsungan hidup kita.
Benny Wenda
Presiden Sementara
Pemerintah Sementara ULMWP
Komentar
Posting Komentar