Langsung ke konten utama

IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA KABUPATEN PUNCAK (IPMAP) SE-JAWA DAN BALI

 


Gambar: IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA KABUPATEN PUNCAK    (IPMAP)

Krisis kamanusiaan di kab puncak papua
            

Semenjak terjadi kasus penembakan terhadap 5 orang warga sipil di Distrik Gome Utara - Kampung Yaiki-Maiki, Kabupaten Puncak Papua, pada tanggal 19-20 November 2020. Namun kasus terbaru kembali terjadi pada tanggal 06-08 Juni 2021 yang menewaskan 4 orang warga sipil di Distrik Amukia, Desa Eromaga, Kabupaten Puncak Papua. Hingga kini korban tewas telah mencapai 9 orang yang semuanya adalah warga sipil, dua diantaranya adalah anak-anak sekolah. Kini ada sekitar 833 populasi warga sipil dari beberapa distrik, kampung di Kabupaten Puncak Papua yang mengungsi hingga ke hutan-hutan dan kabupaten-kabupaten terdekat.

Hal ini menambah rentetean kasus kekerasan militer (TNI-POLRI) terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak Papua, namun sampai saat ini belum ada perhatian serius terkait penyelesaian konflik dari krisis kemanusiaan yang dialami oleh warga sipil di kabupaten Puncak Papua, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Operasi militer sampai saat ini masih terus berlangsung di Kabupaten Puncak Papua di 5 Distrik, 26 Kampung, dan 26 Gereja.  

Operasi Militer yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua, disebabkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dibawah Pimpinan Mayjen Lekagak Telenggen, yang telah melakukan penembakan terhadap Kepala Badan Intelejen Negara Wilayah Papua, pada tanggal 25 April  2021 Di Kampung Ndampet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua. Hal ini kemudian direspon cepat oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo serta Menkopolhukam, Mahfud MD, yang  menginstruksikan kepada TNI/POLRI untuk segera memburu dan menangkap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Kabupaten Puncak Papua. Namun naasnya justru masyarakat sipil yang menjadi korban atas aksi pengejaran yang dilakukan oleh TNI/POLRI tersebut.

Dalam operasi ini, TNI/POLRI telah melakukan serangan udara dan darat dengan menggunakan 3 helikopter yang mengakibatkan masyarakat sipil dari 5 Distrik, 26 Kampung dan 26 Gereja di Kabupaten Puncak Papua harus terpaksa mengungsi ke hutan-hutan dan kabupaten-kabupaten terdekat.

Berikut adalah daftar pengungsi di Kabupaten Puncak Papua, 

dari 5 Distrik yang mengungsi terdapat 26 kampung dan 26 Gereja: 

Distrik Ilaga

1. Kampung Wuloni/Gereja Wuloni

2. Kampung Tagaloa/Gereja Tagaloa 1

3. Kampung Tuwunikime/Gereja Tuwunikime


Distrik Ilaga Utara

1. Kampung/Gereja Maki

2. Kampung/Gereja Akunobak

3. Kampung/Gereja Paluga

4. Kampung/Gereja Palumbur

5. Kampung/Gereja Olen

6. Kampung/Gereja Duagi

7. Kampung/Gereja Mayuberi


Distrik Gome

1. Kampung/Gereja Upaga

2. Kampung/Gereja Efesus

3. Kampung/Gereja Tegelobak

4. Kampung/Gereja Misimaga


Distrik Gome Utara

1. Kampung/Gereja Tobanggi 1

2. Kampung/Gereja Tobangggi 2

3. Kampung/Gereja Walenggaru

4. Kampung/Gereja Mundidok 1

5. Kampung/Gereja Mundidok 2


Distrik Beoga

Kampung Yulogoma/Gereja 

Kampung Milawak/Gereja 

Kampung Damber/Gereja 

Kampung Tingilber/Gereja 

Kampung Dagibum/Gereja 

 


Sampai saat ini, belum ada langkah serius yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Papua serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Puncak Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) Papua dalam menyikapi operasi militer yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua. Dan juga, KOMNAS HAM yang belum merespon operasi militer yang sedang berlangsung di Kabupaten Puncak Papua.

Kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Papua (IPMAP) Se-jawa dan Bali sangat menyayangkan pernyataan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, dalam menyikapi persoalan di Kabupaten Puncak Papua dengan menggunakan pendekatan militeristik.

Maka dengan ini, kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak (IPMAP) Se-Jawa dan Bali menuntut agar:

  1. Hentikan Operasi Militer di Kabupaten Puncak Papua.
  2. Tarik Militer organik dan non-organik di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.
  3. Pemerintah Propinsi Papua, dalam hal ini dinas Pendidikan segera mencabut Memorandum Of Understanding (MOU) yang memberikan kewenangan kepada TNI-POLRI untuk mengajar di sekolah-sekolah di seluruh Distrik, Kabupaten Puncak Papua.  
  4. Segera membuka akses Jurnalis indenpenden di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.
  5. Meminta kepada media cetak, elektronik, maupun online untuk memberitakan secara jujur terkait kondisi rakyat di Kabupaten Puncak Papua sesuai dengan asas jurnalisme.
  6. KOMNAS HAM RI segera membentuk tim pencari fakta terkait penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua.
  7. Segera mencabut pelabelan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai teroris.
  8. Tolak keberlanjutan  Otonomi Khusus papua dan pemekaran wilayah (DOB) di seluruh Tanah Papua.
  9. Pemerintah Kabupaten Puncak Papua, Pemerintah Propinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Papua,  Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi papua (DPRP), Majelis Rakjat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua, agar segera memperhatikan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Puncak Papua.
  10.  Lembaga esekutif dan legislatif segera hentikan konflik internal dan lebih serius menangani persoalan krisis kemanusiaan yang dialami  rakyat Kabupaten Puncak Papua.
  11.  Lembaga-lembaga gereja dan tokoh-tokoh agama di seluruh tanah papua segera mengambil sikap tegas demi keselamatan umat TUHAN di kabupaten Puncak Papua.                             

 Badan Pengurus Pusat (IPMAP) Se-Jawa dan bali 

                       

          Kelanus Kulua  

Surabaya, 26 juni  2021

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

OLIGARKI - KAPITALISME & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

OLIGARKI - KAPITALISME & PELANGGARAN HAM DI PAPUA doc:Ilustrasi sumber:pribadi     Penulis Oleh : Maner Kay (Mahasiswa papua kuliah di universitas muhamadiyah Jember jawa Timur) Sejarah kehidupan manusia adalah sejarah perjuangan kelas (Karl Marix- 1818-1883)   Oligarki Selama berabad-abad, Oligarki dianggap diperkuat oleh kekayaan, anggapan ini dikacaukan oleh teori elite pada awal abad-17. Kesamaan berbagai Oligarki sepanjang sejarah adalah bahwa kekayaan mendefnisikan dan memperkuatnya, dan secara inheren membuat roda pemerintahan bejalan tidak efektif. Dalam buku “Oligarki” Jeffrey A. Winters menjelaskan bahwa Motif dan keberadaan Oligarki di semua negara-negara adalah mempertahankan kekayaan. Upaya mempertahankan kekayaan dengan bemacam-macam pola, tergantung pada kepentinganya. hal ini termasuk seberapa jauh Oligarki itu terlibat dalam menghadirkan koersi/ pemaksaan yang mendasari dalam segala klaim hak milik, dan juga apakah upaya itu dilakukan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hutan Alam Papua seluas 700 hektare Telah Rusak

  Doc: hutan PAPUA Sumber:antar.News.com Dalam sepuluh tahun terakhir, hutan alam Papua seluas 700 ribu hektare telah rusak. Hal itu dinyatakan Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Uli Arta Siagian dalam lokakarya “Dampak Deforestasi dan Perubahan Iklim kepada Komunitas Internasional dan Masyarakat Adat” di Kota Jayapura, pada Sabtu (11/12/2021). Siagian mengatakan dari catatan Global Forest Watch kehancuran hutan terbesar terjadi di Kabupaten Merauke, di mana hutan seluas 112 ribu hektare rusak karena berbagai izin pembukaan lahan sawit, hutan tanam industri (HTI), dan proyek lumbung pangan. Kerusahan hutan di luar Merauke kebanyakan juga disebabkan berbagai izin investasi di Papua. Hutan alam di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu tumpuan harapan dan paru-paru bumi, dengan luas yang 33,7 juta hektare, atau setara 81 persen daratan. Akan tetapi, hutan alam di kedua provinsi itu menjadi sasaran pembukaan hutan untuk kepentingan pe...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kronologis Represifitas Ormas rekaksioner, pernyataan sikap aksi Damai AMP dan FRI-WP di Denpasar Bali

  Gambar: Masa Aksi pada saat antisipasi penyerangan dari ormas. Represifitas Ormas Reaksioner dan Pembiaran Pembubaran Paksa oleh Kepolisian terhadap Aksi Damai AMP dan FRI-WP di Denpasar Tepat 60 Tahun Kemerdekaan west papua, Pada 01 Desember 1961 dan 1 Desember 2021, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Bali dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) sejawa timur, Bali dan Lombok  melaksanakan aksi bersama di Kota Denpasar Bali. Aksi ini juga didedikasikan untuk memperingati 60 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua Dengan tema aksinya adalah: ‘Demiliterisasi, Cabut Perpanjangan Otsus, dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua’. Aksi Tersebut tidak berjalan sampai ke titik aksi, di karenakan pihak ormas yang tergabung dalam Patriot Garuda Nusantara melakukan tindakan anarkis berupa penghadangan, pemukulan dan pelemparan karena menghadapi praktik pembungkaman ruang demokrasi yang begitu rupa: direpresi hingga dipukul mundur oleh...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KRONOLOGIS DAN PERNYATAAN SIKAP AMP KK JEMBER DAN SOLIDARITAS UNTUK WEST PAPUA

  Doc: AMP KK Jember Sumber: dokumentasi Kronologis Aksi  Aliansi Mahasiswa  Papua  (AMP) di Jember  -20-12-2021* Jam 8 : 25 keluar 2 anggota satpam unej Jam 8 : 30 seorang polisi mengampiri kita dan suruj masukan motor ke daerah kampus..  Jam 8 : 33 lewat satu mobil patroli  Jam 8 : 34  datang satu orang inteljen   jam 8 : 6 keluar satu polisi dari mobil patroli/lantas.  Jam 8 : 46 datang satu polisi lantas.  Jam 8 : 51 satu orang polisi pantas mendekati masa aksi, pada saat persiapan keluar...  Jam 8 : 54  berdiri 2 orang satpam 1 satu inteljen & satu orang polantas di depan jalan  keluar masuk kampua unej.  Jam 8 : 57 persiapan barisan di mulai..di pimpin oleh Korlap, disaksikan  oleh 3 orang Polisi lantas, 2 orang satpam Unej dan satu orang tdk dikenal . Jam 8 : 59 masa aksi bertolak...  Jam 9 : 02 polisi lantas mendekati masa aksi...  Jam 9 : 03 samping warung ada satu orang intel . J...
Posting Komentar
Baca selengkapnya